Pemerintah menyatakan masih membuka peluang pemberian tambahan insentif bagi industri tekstil nasional di tengah tekanan yang dihadapi sektor tersebut. Selain menyiapkan pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) tekstil baru, pemerintah menilai skema insentif tetap menjadi opsi penting dalam upaya penyelamatan industri padat karya tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan mengkaji secara menyeluruh kebutuhan insentif bagi industri tekstil. Menurutnya, sektor garmen, tekstil, dan alas kaki memiliki peran strategis karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.
Ia menegaskan, langkah yang diambil pemerintah bertujuan menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi di sektor tekstil agar tetap berjalan. Kajian pemberian insentif akan disesuaikan dengan kondisi industri serta kebutuhan di lapangan.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah memproses rencana pembentukan BUMN tekstil baru yang akan difokuskan pada penanganan permasalahan industri garmen dan tekstil. Rencana ini mencuat setelah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) mengalami pailit, yang berdampak besar terhadap tenaga kerja dan rantai pasok industri tekstil nasional.
Prasetyo menyampaikan bahwa Sritex merupakan salah satu industri tekstil yang perlu diselamatkan karena mempekerjakan sekitar 10.000 karyawan. Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, perusahaan tersebut juga berkontribusi signifikan terhadap kegiatan ekonomi melalui produksi pakaian dan seragam untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.
Wacana pembentukan BUMN tekstil sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah berencana mengalokasikan dana hingga Rp101 triliun atau setara US$6 miliar untuk membentuk BUMN tekstil baru yang nantinya akan dijalankan oleh Danantara.
Airlangga menjelaskan, Indonesia pernah memiliki BUMN tekstil di masa lalu dan pemerintah berencana menghidupkan kembali peran tersebut guna memperkuat industri nasional. Pembentukan BUMN baru ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar pada penyelamatan industri tekstil.
Pemerintah saat ini tengah menyiapkan peta jalan penyelamatan industri tekstil Indonesia, terutama karena sektor ini menjadi salah satu yang paling terdampak kebijakan tarif global. Selain tekstil dan garmen, sektor alas kaki dan elektronik juga masuk dalam kategori industri yang berada di garis terdepan risiko dampak tarif.
Melalui roadmap tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan ekspor dalam jangka panjang sekaligus memperdalam rantai nilai industri tekstil nasional. Upaya pencarian pasar baru juga terus dilakukan, termasuk memanfaatkan perjanjian perdagangan seperti EU-CEPA yang diproyeksikan mulai efektif pada 2027.
Airlangga menegaskan bahwa BUMN tekstil yang akan dibentuk merupakan entitas baru dan diharapkan dapat menjadi motor penggerak kebangkitan industri tekstil nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
