Rencana pemerintah menggulirkan berbagai insentif bagi industri tekstil dinilai belum menyentuh persoalan paling mendasar yang dihadapi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi), Redma Gita Wirawasta, menegaskan bahwa problem utama industri serat dan benang saat ini bukan terletak pada minimnya insentif, melainkan lemahnya penegakan hukum terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat di pasar domestik.
Menurut Redma, insentif seperti modernisasi mesin, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian bahan baku lokal, hingga diskon tarif listrik memang dapat membantu menurunkan biaya produksi. Namun, manfaat tersebut akan menjadi tidak berarti apabila pasar dalam negeri terus dibanjiri barang impor ilegal dan produk dumping. Tanpa penegakan prinsip kompetisi yang adil, insentif hanya menjadi solusi sementara yang tidak menyelesaikan masalah struktural.
Ia menilai industri serat dan benang nasional saat ini berada dalam tekanan berat akibat maraknya impor ilegal dan praktik dumping yang terjadi secara masif. Kondisi tersebut diperparah dengan sikap pemerintah yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menegakkan aturan dan memperbaiki tata kelola pasar. Ketika barang impor ilegal dibiarkan masuk dan bersaing secara tidak sehat, produk lokal kehilangan ruang untuk berkembang.
Dampak dari kondisi ini juga terasa pada iklim investasi. Redma menjelaskan, pelaku industri menjadi enggan menanamkan modal baru karena tidak adanya kepastian pasar di dalam negeri. Tanpa jaminan bahwa produk lokal dapat bersaing secara adil, investasi di sektor hulu tekstil dinilai berisiko tinggi. Selain itu, kinerja ekspor turut terhambat karena industri masih bergantung pada bahan baku impor, sementara pengembangan industri hulu domestik tidak berjalan optimal.
Redma juga menyoroti peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dinilai belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Alih-alih menjaga persaingan usaha yang sehat, lembaga tersebut dianggap belum mampu membaca persoalan riil di lapangan. Ia menilai fokus kebijakan pemerintah yang terlalu bertumpu pada insentif fiskal dan nonfiskal, tanpa diiringi penegakan hukum yang tegas, justru membuat industri tekstil nasional semakin tertekan.
