Rencana pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus sektor tekstil menuai respons kritis dari sejumlah pelaku industri kecil dan menengah (IKM) konveksi. Wacana yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut dinilai berpotensi tidak berpihak pada pelaku usaha yang telah lebih dulu bertahan di tengah tekanan industri.
Pembentukan BUMN tekstil itu akan didukung suntikan modal senilai Rp101 triliun yang disiapkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara Indonesia). Dana tersebut disebut akan digunakan untuk menghidupkan kembali perusahaan negara di sektor padat karya, termasuk tekstil.
Namun, sejumlah pengusaha konveksi menilai alokasi dana jumbo tersebut seharusnya difokuskan untuk memperkuat pelaku usaha yang sudah ada. Pemilik pabrik tekstil di kawasan Majalaya, Bandung, Jawa Barat, Aep Hendar, menyebut dana Rp101 triliun akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk bantuan modal produksi, peremajaan mesin, hingga kredit bagi industri padat karya.
Menurut Aep, langkah tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan IKM tekstil yang saat ini tertekan oleh masuknya produk impor dari Cina serta maraknya peredaran pakaian bekas di pasar domestik. Ia menilai pemerintah seharusnya hadir melalui kebijakan yang mendukung pemasaran, subsidi bunga permodalan, pengendalian pasokan dan harga bahan baku, serta pengetatan izin impor dan pemberantasan barang ilegal. Jika berbagai aspek tersebut dapat dikendalikan, Aep optimistis IKM tekstil nasional masih memiliki peluang untuk bangkit.
Pandangan serupa disampaikan pengusaha konveksi asal Jawa Tengah, Bilal Aziz Nugraha. Pelaku usaha yang telah merintis bisnisnya selama enam tahun itu menilai pemerintah seharusnya memaksimalkan potensi IKM yang sudah siap membuka lapangan pekerjaan, alih-alih membentuk perusahaan raksasa baru yang justru berpotensi menjadi pesaing langsung.
Bilal mengungkapkan, usahanya mengalami penurunan omzet hingga 30 persen sejak 2025. Penurunan tersebut dipicu oleh melemahnya daya beli masyarakat akibat kebijakan efisiensi anggaran, serta ketatnya persaingan harga dengan produk impor asal Cina.
Kritik juga datang dari kalangan pengamat. Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, mengaku sulit memahami keputusan BPI Danantara yang tetap mendorong investasi besar di sektor BUMN tekstil. Menurutnya, kehadiran pemerintah dalam sektor yang sudah diisi pelaku swasta justru berisiko menyingkirkan pemain yang lebih kecil.
Andri menilai pemerintah seharusnya berfokus pada penyediaan public goods atau sektor-sektor yang tidak diminati swasta. Ketika negara masuk ke industri yang telah berjalan dan kompetitif, ia khawatir persaingan menjadi tidak seimbang dan berdampak negatif bagi pelaku tekstil lainnya, terutama skala kecil dan menengah.
