Pemerintah Kota Bandung terus mendorong penguatan sektor modest fashion atau busana sopan sebagai salah satu potensi ekonomi yang dapat menjadi kekuatan baru bagi daerah. Industri fesyen muslim dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang karena didukung oleh ekosistem produksi yang sudah terbentuk dari skala kecil hingga produksi massal.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat menghadiri konferensi pers HijabFest 2026 di Sasana Budaya Ganesha pada Sabtu (7/4/2026). Menurutnya, Kota Bandung memiliki rantai ekosistem yang cukup lengkap dalam pengembangan modest fashion, mulai dari kreativitas desain, pelaku konveksi, hingga pasar yang sudah terbentuk.
Farhan menyebut terdapat dua jenis fesyen yang menjadi fokus pengembangan di Kota Bandung, salah satunya adalah modest fashion yang dikenal luas sebagai busana muslim dan muslimah. Ia menilai kreativitas desain serta kemampuan produksi di Bandung sangat beragam, mulai dari produk yang bersifat niche hingga produksi massal.
Dengan kondisi tersebut, Bandung dinilai memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri fesyen muslim di tingkat nasional. Namun demikian, Farhan menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi agar industri ini dapat berkembang lebih optimal, terutama dalam aspek inovasi desain serta pemilihan bahan tekstil yang lebih berkualitas.
Ia juga menyoroti data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor manufaktur di Kota Bandung masih sangat rendah, yakni hanya sekitar 0,01 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah pabrik di kota tersebut relatif stagnan, tidak mengalami penambahan maupun pengurangan yang signifikan.
Padahal, keberadaan industri bahan baku tekstil dinilai sangat penting untuk menopang perkembangan sektor modest fashion. Farhan menilai pengembangan teknologi bahan tekstil yang nyaman digunakan di iklim tropis menjadi kebutuhan penting bagi industri fesyen di Indonesia.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat mendorong penguatan rantai pasok bahan baku industri fesyen, termasuk dengan mengembangkan kawasan ekonomi yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Kota Bandung. Menurutnya, meskipun bahan baku dapat berasal dari impor, aktivitas utama industri seperti konveksi, desain, hingga pengembangan merek tetap perlu berada di Kota Bandung agar memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah.
Selain memperkuat industri, Farhan juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap produk lokal dari serbuan pakaian jadi impor yang dijual dengan harga lebih murah. Ia menyebut sejumlah instrumen ekonomi dapat dimanfaatkan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri, seperti penerapan sertifikasi halal dan penggunaan sistem pembayaran digital nasional.
Menurutnya, kedua instrumen tersebut dapat membantu memastikan bahwa aktivitas ekonomi di Kota Bandung tetap memberi manfaat bagi pelaku usaha lokal serta tidak mudah diambil alih oleh produk dari luar. Ia juga menilai bahwa persaingan perdagangan global saat ini tidak hanya terjadi pada level ekspor dan impor, tetapi juga telah masuk hingga ke pasar-pasar lokal.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan menyampaikan bahwa Jawa Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah dan industri halal. Dengan jumlah penduduk sekitar 50,7 juta jiwa dan mayoritas beragama Islam, wilayah ini memiliki pasar yang besar sekaligus basis produksi yang kuat bagi pengembangan industri halal.
Ia menegaskan bahwa penguatan sektor tersebut memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor perbankan, pelaku usaha, UMKM, hingga kalangan akademisi. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah dan memperkuat industri halal di Jawa Barat.
Dalam konteks tersebut, Kota Bandung dinilai memiliki peran strategis sebagai salah satu pusat perkembangan industri fesyen di Jawa Barat. Melalui berbagai kegiatan seperti HijabFest, pemerintah daerah berharap ekosistem modest fashion serta industri halal dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
