Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa hingga Juni 2026 pihaknya telah mencatat sekitar 70 ribu pekerja mengalami PHK. Angka tersebut terus meningkat berdasarkan data terbaru dari pemerintah.
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK telah mencapai sekitar 83 ribu orang hingga akhir Oktober atau awal November 2026. Berdasarkan perkembangan tersebut, Said memperkirakan jumlah korban PHK saat ini sudah melampaui 90 ribu orang, meskipun belum mencapai angka ratusan ribu.
KSPI bersama Partai Buruh berencana menyampaikan data terbaru pada akhir November 2026. Data tersebut nantinya akan dibandingkan dengan catatan pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi ketenagakerjaan nasional.
Said menjelaskan, sektor yang paling banyak mengalami gelombang PHK adalah industri padat karya yang berorientasi ekspor. Perusahaan tekstil, garmen, dan sepatu menjadi kelompok usaha yang paling terdampak karena bergantung pada permintaan pasar internasional.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap industri manufaktur masih cukup besar. Ketika permintaan global melemah dan aktivitas produksi perusahaan terganggu, pengurangan jumlah tenaga kerja menjadi salah satu langkah yang berpotensi ditempuh pelaku usaha untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menilai jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan kemungkinan lebih besar dibandingkan angka yang telah tercatat. Menurutnya, masih banyak pekerja yang tidak tergabung dalam serikat buruh sehingga kasus PHK yang mereka alami berpotensi tidak masuk dalam pendataan organisasi pekerja.
Irma juga mengingatkan bahwa tekanan ekonomi global yang belum mereda menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memulihkan kondisi ketenagakerjaan. Situasi ini dikhawatirkan semakin memperberat upaya menjaga stabilitas industri sekaligus melindungi kesejahteraan pekerja.
Meningkatnya angka PHK menjadi sinyal bahwa persoalan ketenagakerjaan perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja diharapkan dapat memperkuat koordinasi untuk menekan gelombang PHK, menjaga keberlangsungan industri padat karya, serta memastikan pekerja yang kehilangan pekerjaan memperoleh perlindungan dan akses terhadap kesempatan kerja baru.
