Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, pembahasan insentif industri tekstil masih terus dilakukan dengan melibatkan Danantara, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pemerintah saat ini tengah mengkaji berbagai alternatif skema agar kebijakan yang diberikan tidak hanya membantu perusahaan dalam jangka pendek, tetapi juga meningkatkan daya saing industri tekstil nasional.
Menurut Faisol, pemerintah ingin memastikan industri tekstil dalam negeri memiliki kemampuan produksi dan daya saing yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Karena itu, bentuk dukungan yang disiapkan tidak terbatas pada pemberian insentif, tetapi juga mencakup penguatan pembiayaan dan kapasitas industri.
Ia menjelaskan, skema insentif masih dalam tahap simulasi dan kemungkinan akan melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pembahasan tersebut dilakukan untuk menentukan mekanisme dukungan yang paling sesuai dengan kebutuhan pelaku industri tekstil.
Faisol menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap keberlangsungan industri nasional, termasuk sektor tekstil dan alas kaki. Salah satu bentuk dukungan pemerintah sebelumnya diwujudkan melalui program Kredit Industri Padat Karya (KIPK), yang telah berjalan untuk membantu pembiayaan sektor-sektor padat karya.
Program kredit tersebut memberikan dukungan pembiayaan dengan subsidi. Pemerintah juga berencana meningkatkan plafon kredit untuk sektor tekstil dan alas kaki pada tahun depan agar akses pembiayaan bagi pelaku usaha semakin luas.
Selain itu, Presiden Prabowo telah menugaskan Danantara untuk menyusun skema khusus bagi industri tekstil dalam negeri. Kebijakan ini terutama ditujukan untuk membantu perusahaan yang menghadapi kendala pembiayaan sehingga tetap dapat mempertahankan kegiatan produksi dan mengembangkan usahanya.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga ketersediaan bahan baku industri tekstil, baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor. Pengamanan pasokan bahan baku dinilai penting untuk memastikan kelancaran produksi sekaligus mendukung kemampuan perusahaan memenuhi permintaan pasar.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengkaji sejumlah insentif bagi industri tekstil yang berorientasi ekspor. Salah satu kebijakan yang dipertimbangkan adalah pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa tenaga alih daya atau outsourcing.
Airlangga menjelaskan, karakteristik produksi industri tekstil untuk pasar ekspor cenderung bersifat musiman karena mengikuti pola pesanan dari pembeli. Oleh sebab itu, pemberian fasilitas PPN tersebut akan mempertimbangkan siklus produksi perusahaan agar manfaat insentif dapat dirasakan pada periode yang tepat.
Rencana pemberian fasilitas PPN untuk jasa outsourcing tersebut telah dibahas bersama Menteri Keuangan dan masih dalam tahap pengkajian. Pemerintah menargetkan kebijakan itu dapat diselesaikan dan mulai berlaku pada tahun ini sesuai arahan Presiden Prabowo.
Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana mempercepat proses restitusi pajak bagi perusahaan tekstil. Langkah ini diharapkan dapat membantu memperbaiki arus kas perusahaan, mengurangi beban pembiayaan, serta memberikan ruang bagi pelaku industri untuk menjaga keberlangsungan produksi.
Melalui kombinasi insentif fiskal, percepatan restitusi pajak, penguatan akses kredit, dan penyusunan skema pembiayaan khusus oleh Danantara, pemerintah berharap industri tekstil nasional semakin kompetitif. Dukungan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat industri padat karya, menjaga penyerapan tenaga kerja, serta meningkatkan kontribusi ekspor produk tekstil Indonesia.
