Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menyoroti potensi dampak kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon terhadap daya saing industri tekstil dan garmen nasional. Kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan tersebut dinilai perlu dikaji secara cermat, terutama karena sektor tekstil dan garmen merupakan industri padat karya yang menghadapi persaingan ketat di pasar domestik maupun global.

Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto mengatakan, pihaknya masih mencermati penerapan aturan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ekosistem industri tekstil dan garmen secara menyeluruh. Menurutnya, kebijakan perlindungan pekerja harus tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha agar tidak menimbulkan beban tambahan yang berpotensi mengurangi daya saing industri nasional.

“Perlu ditekankan soal daya saing karena kompetisi kita dengan bangsa lain yang memproduksi produk sejenis,” kata Anne, Minggu (15/11/2026).

Anne mengingatkan, kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pekerja seharusnya tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi keberlangsungan industri. Pasalnya, peningkatan beban perusahaan berpotensi memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan kegiatan produksi dan bersaing dengan produsen dari negara lain.

Ia juga mengkhawatirkan kebijakan tersebut dapat memicu kontraksi hingga penyusutan sektor tekstil dan garmen di dalam negeri. Jika tidak dirancang dengan mempertimbangkan kondisi industri, tujuan perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan usaha dikhawatirkan sulit berjalan beriringan.

“Jangan sampai kebijakan ini yang seyogianya dibuat untuk melindungi pekerja malah jadi anomali dengan kurangnya daya saing tekstil dan garmen dibanding negara lain, sehingga sektor ini terkontraksi dan mengecil,” ujar Anne.

Adapun kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon diatur dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut, pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketentuan tersebut bertujuan menjamin pemenuhan hak pekerja yang mengalami PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan belum diikutsertakan dalam program pensiun. Dengan adanya dana cadangan tersebut, pembayaran hak pekerja diharapkan tetap terpenuhi ketika perusahaan melakukan PHK.

Dalam aturan yang sama, dana cadangan pesangon akan dikelola oleh lembaga pemerintah. Namun, kewajiban tersebut dikecualikan bagi pengusaha yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

Sementara itu, mekanisme lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan dana cadangan pesangon akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Begitu pula dengan ketentuan mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Pasal 253 ayat (6) menyebutkan bahwa pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Ketentuan baru ini menjadi perhatian pelaku industri tekstil dan garmen karena penerapannya berkaitan langsung dengan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan operasional usaha. Bagi industri padat karya yang menghadapi persaingan internasional, keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan kemampuan perusahaan dinilai menjadi faktor penting agar industri nasional tetap kompetitif.