Industri tekstil dan pakaian jadi Vietnam kini menghadapi tantangan baru yang jauh melampaui sekadar masalah harga, kecepatan produksi, dan kapasitas manufaktur. Regulasi Digital Product Passport (DPP) dari Uni Eropa kini mengubah data produk menjadi syarat mutlak untuk akses pasar. Hal ini memberikan tekanan yang bersifat mendesak bagi Vietnam, mengingat negara tersebut memiliki nilai ekspor tekstil dan pakaian jadi mencapai US$ 53,33 miliar pada tahun 2025, dengan sektor pakaian jadi menyumbang sebesar US$ 43,57 miliar.
Risiko utama yang dihadapi Vietnam bukanlah ketidakmampuan dalam memproduksi pakaian, melainkan adanya "kesenjangan kesiapan" dalam mengelola data. Informasi vital seperti komposisi serat, lokasi produksi, kepatuhan kimia, penggunaan bahan daur ulang, dampak lingkungan, hingga instruksi akhir masa pakai produk sering kali tersebar di berbagai pemasok yang tidak terhubung, lembar kerja manual, dan portal pembeli yang berbeda-beda. Regulasi Uni Eropa melalui Ecodesign Working Plan 2025–2030 menempatkan tekstil sebagai kelompok produk prioritas, dengan kewajiban DPP yang diperkirakan akan mulai beroperasi mulai tahun 2028.
Para eksportir harus menyadari bahwa tenggat waktu komersial sering kali tiba lebih awal daripada penegakan hukum itu sendiri. Pembeli di Uni Eropa tidak dapat menunggu hingga batas waktu terakhir untuk mengetahui bahwa lini produk mereka tidak memiliki catatan komposisi, proses pengolahan basah, atau rekam jejak pemasok yang dapat diverifikasi. Kerentanan Vietnam bersifat struktural karena data yang diperlukan untuk DPP tingkat pakaian jadi sering kali berada di hulu, yakni pada pemasok serat, benang, kain, hingga proses pencelupan dan penyelesaian. Data menunjukkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2026, Uni Eropa hanya menyerap 6,2 persen ekspor benang dan 3,2 persen ekspor kain Vietnam, sehingga banyak pemasok hulu hanya terpapar regulasi ini secara tidak langsung melalui pesanan pakaian jadi.
Kondisi ini menjadikan interoperabilitas data sebagai hambatan nyata bagi industri. Banyak perusahaan Vietnam saat ini masih beroperasi dengan sistem yang terfragmentasi dan tanpa standar data rantai pasok yang umum, di mana pemasok sering kali harus memasukkan data secara manual ke berbagai platform pelanggan yang berbeda. Di bawah rezim DPP, metode entri data manual bukan sekadar masalah inefisiensi, melainkan risiko kredibilitas yang serius. Selain itu, DPP menuntut data kuantitatif seperti jejak karbon dan air, yang memerlukan investasi teknologi mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta dolar AS.
Kondisi ini diprediksi akan membelah pasar menjadi dua. Pemasok besar yang berorientasi ekspor mungkin mampu membangun sistem data produk yang terintegrasi dari tingkat Tier 1 hingga Tier 3, sementara subkontraktor kecil berisiko kehilangan visibilitas jika tidak mampu menyajikan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, kesenjangan yang dihadapi Vietnam bukanlah kesenjangan manufaktur, melainkan kesenjangan pembuktian. Keunggulan kompetitif di masa depan akan dimiliki oleh mereka yang mampu membuktikan secara digital apa isi di dalam setiap produk dan dari mana asal-usul pembuktian tersebut.
