Aliansi IKM, Pekerja, dan Masyarakat Tekstil Indonesia kembali menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional yang semakin terpuruk. Tuntutan tersebut secara spesifik diarahkan kepada Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kementerian Perdagangan.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menyoroti kinerja Menko Perekonomian yang dianggap kurang cakap dalam mengoordinasikan menteri-menteri lain di bawahnya, bahkan cenderung lebih mengakomodir pihak asing. Menurut Nandi, Askolani seakan membiarkan penyelundupan melalui modus impor borongan, pelarian HS, dan under invoicing dilakukan oleh jajarannya. Selain itu, Sri Mulyani juga dinilai membiarkan Bea Cukai dijadikan sarang persekongkolan mafia impor. Banjirnya barang impor ilegal disebut-sebut sebagai penyebab utama matinya IKM dan industri tekstil di Indonesia.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi ini memberikan julukan "Ratu 1001 alasan" kepada Menteri Keuangan karena selalu berputar-putar mengalihkan isu tanpa mau membersihkan Bea Cukai. Mereka juga menuntut Sri Mulyani untuk mundur jika memiliki konflik kepentingan dengan sindikat mafia impor.

"Kami meminta aparat untuk segera menangkap para pihak yang terlibat dalam persekongkolan mafia impor, termasuk perusahaan logistik rekanan Bea Cukai yang barangnya selalu masuk jalur hijau," tegas Nandi.

Tisna Kusumah, Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Tekstil, yang juga terlibat dalam aksi, menyampaikan bahwa mereka meminta Menteri Perdagangan untuk memberlakukan kembali PERMENDAG 36 2023 dan mencabut PERMENDAG 8 2024.

Sementara itu, Agus Liwaya, koordinator aksi dari pihak mahasiswa tekstil, dalam orasinya menyatakan ketidakpercayaan mereka terhadap janji PEMDA Jawa Barat. Menurut Agus, PEMDA Jabar sebenarnya memiliki kewenangan untuk menindak para pedagang yang menjual barang impor ilegal di sentra-sentra perdagangan di Jawa Barat, namun tidak bertindak tegas.

"Di Cigondewah banyak pedagang berpaspor Tiongkok yang berjualan di ruko-ruko, bahkan mereka sudah merambah pasar Tegal Gubuk, tapi PEMDA Jabar hanya diam saja," kata Agus.

Seluruh massa aksi meminta Presiden RI Joko Widodo untuk turun langsung menyelamatkan IKM dan industri TPT nasional. Mereka menilai para menteri di kabinetnya sudah tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini, karena beberapa di antaranya terindikasi masuk dalam putaran permainan impor.

Aksi ditutup dengan pernyataan perang terhadap para mafia impor dan kroni-kroninya yang bercokol di pemerintahan. "Kami tidak mau lagi sengsara karena dijajah oleh pihak asing dan para mafia impor," pungkas Agus.