Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia mengalami tekanan berat yang berujung pada gelombang penutupan pabrik, baik skala kecil, menengah, maupun besar. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSYFI) mencatat bahwa sebanyak 61 pabrik tutup sepanjang 2023-2024, termasuk PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang merupakan salah satu pemain besar di industri ini.
Menurut Ketua Umum APSYFI, Redma Gita Wirawasta, penyebab utama runtuhnya industri TPT bukan semata karena pailitnya Sritex, melainkan akibat serbuan produk impor yang membuat produk lokal kehilangan daya saing. Sejumlah perusahaan seperti PT Asia Citra Pratama, PT Djoni Texindo, PT Rayon Utama Makmur, dan PT Wiska Sumedang juga mengalami nasib serupa, menunjukkan bahwa masalah ini bersifat menyeluruh di industri tekstil nasional.
Redma menyesalkan minimnya upaya pemerintah dalam menyelamatkan industri TPT, yang justru semakin memperburuk kondisi ketenagakerjaan dengan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 2023. Salah satu sorotan utamanya adalah kebijakan relaksasi impor dalam Permendag 8/2024 yang dinilai merugikan industri dalam negeri. Meskipun wacana revisi aturan tersebut telah dibahas selama dua bulan terakhir, hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah.
Lebih lanjut, Redma menekankan pentingnya restriksi impor untuk memberikan sentimen positif bagi industri tekstil nasional. Namun, ia juga menyoroti permasalahan impor ilegal yang tak kalah merugikan, terutama karena lemahnya penegakan hukum. Ia menilai Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) kurang optimal dalam mengawasi masuknya barang impor ilegal melalui berbagai pelabuhan, baik pelabuhan besar seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak maupun jalur tidak resmi lainnya.
Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa ada kebijakan tegas dari pemerintah, maka industri tekstil nasional akan semakin terpuruk. Penegakan hukum terhadap impor ilegal serta kebijakan yang berpihak pada industri dalam negeri menjadi langkah krusial agar sektor ini dapat kembali bangkit dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
