Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyambut positif rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tekstil sebagai salah satu upaya memperkuat industri nasional. Menurutnya, keberadaan BUMN tekstil yang kuat dapat memberikan dampak luas karena sektor tersebut memiliki rantai industri yang panjang dan melibatkan banyak pelaku usaha.
Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji usai rapat internal di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2026), seperti dilansir Detik Finance.
"Memang masih ada banyak problem ya di industri tekstil. Tapi kalau pemerintah memang mau menjadikan BUMN tekstil ini menjadi lebih kuat, tentu kita sangat senang," kata Sarmuji.
Sarmuji menjelaskan, industri tekstil tidak hanya mencakup perusahaan berskala besar, tetapi juga memiliki banyak sektor turunan yang melibatkan industri kecil hingga pelaku usaha di tingkat bawah. Salah satunya adalah usaha penjahitan yang tersebar di berbagai daerah.
"Karena tekstil itu turunannya sangat banyak ya, termasuk di sektor-sektor industri kecil sangat banyak turunannya, penjahit-penjahit macam-macam sangat banyak," ujarnya.
Menurut Sarmuji, penguatan sektor tekstil menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan manufaktur nasional. Kementerian Perindustrian juga didorong untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan sektor industri agar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen dapat tercapai.
Ia menilai percepatan pertumbuhan industri diperlukan karena sektor manufaktur memiliki kemampuan besar dalam menciptakan lapangan kerja. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri disebut lebih besar dibandingkan sejumlah sektor lainnya.
"Kalau pertumbuhan industrinya nggak tinggi, akan sulit dicapai pertumbuhan ekonomi 6%. Apalagi penyerapan tenaga kerja, sektor industri itu menyerap tenaga kerja yang jauh lebih besar dibanding sektor-sektor yang lain," ujar Sarmuji.
Di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi industri tekstil, Sarmuji menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, penguatan industri tidak dapat dilakukan hanya oleh Kementerian Perindustrian, tetapi membutuhkan koordinasi dengan sejumlah kementerian lain, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.
Kerja sama dengan Kementerian Perdagangan dinilai menjadi salah satu hal penting, khususnya dalam pengaturan impor. Sarmuji mengingatkan bahwa kebijakan impor yang terlalu terbuka dapat meningkatkan tekanan terhadap industri dalam negeri dan mengurangi daya saing produk lokal.
"Kalau izin impor itu terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, pasti sektor industri dalam negeri itu akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang tertentu. Nah itu kita butuhkan kerja sama dengan banyak sekali stakeholder," tutupnya.
