Pebisnis manufaktur optimis sektor industri akan membaik seiring pertumbuhan ekonomi 6% ditahun 2027 yang ditargetkan pemerintah. Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Perekonomian, Dradjad Wibowo menyampaikan bahwa target ini akan ditopang oleh pertumbuhan investasi, peningkatan produktifitas, ekspor dan perbaikan logistik serta ekonomi syari’ah.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta menyampaikan bahwa penopang target yang disampaikan sudah sangat tepat dan didominasi oleh perbaikan disektor industri manufaktur. “Artinya, pemerintah akan memperbaiki kinerja industri manufaktur agar kontribusinya bisa diatas 21%” ungkap Redma.
Menurut Redma, yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang di Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) serta Dewan Pengguna Angkutan dan Logistik (DEPALINDO), keseriusan Presiden Prabowo untuk perbaikan industri manufaktur juga tercermin dalam reshuffle kabinet kemarin, dimana Muhammad Sarmuji dipercaya untuk menahkodai Kementerian Perindustrian.
Namun Redma mewanti-wanti bahwa meningkatkan investasi sektor manufaktur terutama padat karya dan ekspor bernilai tambah tinggi bukanlah hal yang mudah karena saat ini investasi dan ekspor Indonesia masih didominasi sektor barang primer. “Selain devisa, ekspor barang bernilai tambah tinggi akan berdampak pada multiplier efek yang besar terutama dalam penyerapan tenaga kerja, serapan pajak, distribusi dan logistik serta sektor jasa pendukung lainnya” jelas Redma. “Namun kondisi ini memerlukan kedalaman industri, rantai nilai yang integrasi serta ekosistem yang mendukung sehingga menarik bagi investor” tambahnya.
Redma berpendapat bahwa pendekatan insentif saja akan sulit untuk menarik investor disektor manufaktur. “Hampir 10 tahun pemerintah otak-atik insentif, dari tax holiday, tax allowance, keringanan pph badan, pph karyawan hingga kemudahan impor, tapi kontribusi sektor manufaktur malah turus turun dan saat ini hanya berkutat di 18%-19%” ungkap Redma. “Kegagalan ini terjadi karena pemerintah tidak pernah mau masuk dalam pendekatan pasar domestik seperti yang dilakukan China, India bahkan Vietnam” tegasnya.
Dalam analisanya, industrialisasi di China didorong oleh BUMN di hulu dan sektor perbankan, India dan Vietnam dengan kawasan industri yang disertai dengan berbagai insentif. “Tapi India dan Vietnam juga menjaga fairness competition dipasar domestiknya dengan instrument trade remedies, sedangkan China menggunakan aturan anti predatory pricing melalui Undang-Undang Harga yang berlaku sejak 1998” tutur Redma.
Menurut Redma, selama ini pemerintah terlalu membiarkan persaingan yang tidak sehat dipasar dalam negeri antara barang impor dan produk lokal dihampir semua sektor industri manufaktur seperti tekstil, baja, keramik, mainan, perkakas bahkan sampai sektor petrokimia. “Diluar dari masifnya barang-barang impor illegal, instrument trade remedies seperti anti-dumping sangat sulit diterapkan, bahkan safeguard diberlakukan dengan besaran yang sangat kecil dan tidak masuk akal” ucapnya.
Kemudian Redma juga menyampaikan bahwa sistim pengendalian impor menggunakan pertek atau kuota impor juga tidak efektif bahkan cenderung menyebabkan moral hazard pada institusi yang terlibat. “Hal ini tercermin pada temuan aliran dana dari beberapa perusahaan tekstil dan baja terkait ijin impor pada kasus eks jampidsus Febrie Adriansyah” jelas Redma. “Terlebih Upaya pengendalian impor ini selalu dibayang-bayangi Upaya pemberian kemudahan bahan baku impor, sehingga integrasi industri kita jadi rusak dan industri hilir kita makin bergantung pada bahan baku impor” tambahnya.
Namun Redma menyatakan bahwa manuver Presiden Prabowo untuk membenahi sektor industri manufaktur harus terus didukung, dan pihaknya akan menjadi bagian dalam dukungan itu. “Dinamika yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir bisa menjadi evaluasi personel baru di kabinet agar sektor industri manufaktur benar-benar bisa menjadi mesin pendorong utama pertumbuhan ekonomi” pungkasnya.
