Rencana penerapan Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang mewajibkan perusahaan menyisihkan dana untuk memenuhi hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapat perhatian dari pelaku industri tekstil dan garmen. Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menambah tekanan terhadap industri yang saat ini menghadapi persaingan ketat.
Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian terhadap rencana penerapan DCP. Menurutnya, industri tekstil dan garmen merupakan sektor padat karya yang membutuhkan perhatian khusus, terutama karena harus bersaing dengan negara lain di pasar domestik maupun internasional.
Anne menegaskan, setiap kebijakan baru yang menambah kewajiban perusahaan harus mempertimbangkan kondisi industri dan kemampuan dunia usaha dalam mempertahankan daya saing.
"Kami di AGTI sedang mereview kebijakan ini. Berhubung ekosistem garment dan tekstil adalah padat karya dan saat ini pasar lokal dan global, pasar pakaian jadi dan tekstil, perlu ditekankan daya saing karena kompetisi kita dengan bangsa lain yang memproduksi produk sejenis," ujar Anne, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, dana cadangan pesangon pada dasarnya memiliki tujuan positif karena memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja ketika hubungan kerja berakhir. Namun, mekanisme penerapannya harus dirancang dengan memperhatikan kemampuan perusahaan agar tidak menimbulkan beban tambahan yang justru menghambat aktivitas industri.
Anne mengkhawatirkan kewajiban tersebut dapat membuat industri tekstil dan garmen Indonesia semakin sulit bersaing dengan produsen dari negara lain. Jika beban usaha meningkat tanpa diimbangi penguatan daya saing, perusahaan berpotensi mengalami tekanan yang lebih besar.
Ia mengingatkan, kebijakan yang bertujuan melindungi pekerja jangan sampai menimbulkan dampak berlawanan berupa penyusutan industri dan berkurangnya kesempatan kerja.
"Jangan sampai kebijakan ini yang seyogianya dibuat untuk melindungi pekerja, malah jadi anomali dengan kurangnya daya saing tekstil dan garment dibanding negara lain sehingga sektor ini terkontraksi dan mengecil," katanya.
Anne menjelaskan, keberlangsungan industri memiliki hubungan erat dengan perlindungan tenaga kerja. Sebab, perusahaan yang mampu bertahan dan berkembang akan memiliki kapasitas untuk mempertahankan produksi sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan.
Sebaliknya, apabila industri semakin tertekan dan mengalami kontraksi, kemampuan perusahaan dalam menyerap maupun mempertahankan pekerja dapat ikut berkurang. Kondisi tersebut dikhawatirkan justru menghambat pencapaian tujuan perlindungan tenaga kerja.
"Sehingga tujuan negara untuk melindungi pekerja yang seyogianya melindungi daya saing dunia usaha tidak terwujud," lanjut Anne.
Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur kewajiban perusahaan untuk menyiapkan dan menyetorkan dana cadangan pesangon kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menjelaskan, DCP disiapkan sebagai bentuk perlindungan agar pekerja tetap mendapatkan hak pesangon ketika mengalami PHK.
Dalam mekanisme yang direncanakan, kebutuhan dana pesangon akan diperhitungkan sejak pekerja mulai dikontrak. Ketentuan tersebut juga mencakup pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Dana yang disiapkan perusahaan nantinya akan disetorkan dan dititipkan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk mengelola dana cadangan pesangon masing-masing perusahaan.
Kemnaker menargetkan mekanisme DCP mulai berlaku paling lambat pada 2027. Sementara itu, UU Nomor 27 Tahun 2026 memberikan masa transisi maksimal satu tahun untuk mempersiapkan lembaga yang akan bertugas mengelola dana tersebut.
Di tengah rencana pemberlakuan aturan baru itu, AGTI menegaskan masih akan mendalami berbagai aspek kebijakan, terutama terkait mekanisme penyetoran dan dampaknya terhadap biaya operasional perusahaan.
Bagi pelaku industri tekstil dan garmen, perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha merupakan dua aspek yang perlu berjalan beriringan. Mereka berharap penerapan dana cadangan pesangon tidak hanya memberikan kepastian hak bagi pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kondisi industri agar perusahaan tetap mampu berproduksi, bersaing, dan mempertahankan lapangan kerja di tengah kompetisi global.