Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional masih berada dalam tekanan. Di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan sektor manufaktur, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penghentian operasional pabrik terus membayangi industri yang selama ini dikenal sebagai salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Sepanjang 2026, sejumlah perusahaan tekstil dan garmen dilaporkan melakukan pengurangan tenaga kerja hingga menghentikan sebagian kegiatan produksinya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan industri tekstil belum sepenuhnya pulih, bahkan tekanan mulai terasa dari sektor hilir hingga industri hulu.

Di Cimahi, Jawa Barat, sebanyak 178 pekerja PT Namnam Fashion Industries terdampak PHK massal pada Agustus 2026. Sebelumnya, penghentian operasional unit produksi PT Samwon Busana Indonesia di Jepara, Jawa Tengah, juga berdampak terhadap sekitar 670 pekerja.

Situasi tersebut menjadi gambaran bahwa industri tekstil nasional masih menghadapi tantangan serius. Tekanan tidak hanya dialami perusahaan garmen yang memproduksi pakaian jadi, tetapi juga merambat ke produsen serat dan benang sebagai bagian awal rantai pasok tekstil.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta, seperti dikutip Kontan pada 31 Juli 2026, mengungkapkan bahwa produksi industri hulu tekstil pada semester I-2026 mengalami penurunan sekitar 5% secara tahunan atau year on year (yoy).

Penurunan tersebut dipicu oleh melemahnya permintaan dari industri hilir. Pada saat bersamaan, pasar domestik masih dibayangi derasnya arus produk impor yang meningkatkan tekanan persaingan bagi produsen dalam negeri.

Kondisi ini menciptakan persoalan berantai. Ketika perusahaan garmen mengurangi produksi akibat melemahnya permintaan, kebutuhan bahan baku seperti serat, benang, dan kain ikut menurun. Dampaknya, aktivitas produksi industri hulu turut tertekan dan berpotensi memengaruhi kebutuhan tenaga kerja.

Tekanan tersebut semakin mengkhawatirkan karena terjadi di tengah meningkatnya angka PHK nasional. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Satu Data Kemnaker mencatat sebanyak 72.336 pekerja melaporkan terkena PHK sepanjang Januari-Oktober 2026.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode Januari-September 2026 yang mencapai 63.789 pekerja. Artinya, terdapat tambahan sekitar 8.547 laporan pekerja terdampak PHK hanya dalam kurun waktu satu bulan.

Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yakni sebanyak 14.694 pekerja atau sekitar 20,31% dari total laporan PHK nasional hingga Oktober 2026.

Meski demikian, angka tersebut merupakan akumulasi PHK dari berbagai sektor industri dan bukan khusus industri tekstil. Kemnaker juga menjelaskan bahwa data enam bulan terakhir masih berpotensi mengalami perubahan karena pekerja memiliki waktu hingga enam bulan sejak tanggal PHK untuk mengajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memperkirakan jumlah pekerja yang mengalami PHK secara nasional dapat menembus 90.000 orang hingga akhir 2026.

Dalam pemberitaan CNN Indonesia pada 4 November 2026, Said menyebut industri padat karya yang berorientasi ekspor, terutama tekstil, garmen, dan alas kaki, menjadi sektor yang paling rentan mengalami tekanan.

KSPI mencatat sekitar 70.000 pekerja mengalami PHK hingga Juni 2026. Adapun berdasarkan data Kemnaker yang dikutip Said, jumlah pekerja terdampak PHK telah mencapai sekitar 83.000 orang pada akhir Oktober atau awal November.

Perbedaan angka tersebut menunjukkan adanya perbedaan periode dan basis pencatatan. Namun, secara umum, seluruh data tersebut menggambarkan bahwa persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan besar bagi perekonomian nasional.

Di tengah meningkatnya PHK, kondisi industri manufaktur justru menunjukkan sejumlah indikator pertumbuhan positif. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pertumbuhan industri benar-benar berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama, dalam pemberitaan Bisnis Indonesia pada 5 November 2026, menyoroti anomali pertumbuhan industri padat karya.

Riza mencatat industri pengolahan tumbuh 5,87% yoy pada kuartal III-2026. Bahkan, industri tekstil dan pakaian jadi mencatat pertumbuhan sebesar 6,22% yoy, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 0,93% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi perusahaan dan pekerja di lapangan. Pasalnya, sejumlah perusahaan masih melakukan PHK hingga menghentikan sebagian fasilitas produksinya.

Menurut Riza, kesenjangan antara pertumbuhan statistik dan kondisi ketenagakerjaan perlu mendapatkan perhatian. Pertumbuhan output industri semestinya diikuti dengan peningkatan kualitas lapangan kerja serta kesejahteraan pekerja.

Kenaikan produksi memang tidak selalu berarti perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Dalam menghadapi tekanan biaya dan persaingan, perusahaan dapat memilih meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penggunaan mesin, atau mempertahankan tingkat produksi dengan jumlah pekerja yang lebih sedikit.

Selain persoalan efisiensi, industri tekstil nasional juga masih dibebani tantangan persaingan produk impor, biaya produksi, dan ketidakpastian permintaan pasar ekspor.

Masuknya produk impor membuat produsen lokal harus bersaing lebih ketat, terutama dari sisi harga dan efisiensi. Sementara itu, perusahaan garmen yang mengandalkan pasar ekspor sangat bergantung pada pesanan buyer global. Perubahan permintaan dari pasar internasional dapat langsung memengaruhi volume produksi dan kebutuhan tenaga kerja.

Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk merespons persoalan tersebut. Pada Juli 2026, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah mitigasi menyusul penghentian operasional unit Jepara PT Samwon Busana Indonesia.

Febri menjelaskan bahwa penghentian operasional hanya berlaku untuk unit Jepara dan bukan berarti seluruh badan usaha ditutup. Unit Semarang masih beroperasi, bahkan meningkatkan daya listrik sebesar 56%, dari sebelumnya 555.000 VA menjadi 865.000 VA untuk mendukung kapasitas produksi dan ekspor.

Kementerian Perindustrian juga berkoordinasi dengan manajemen perusahaan guna memastikan hak-hak pekerja terdampak tetap terpenuhi. Pemerintah turut memetakan peluang penyerapan kembali tenaga kerja melalui perusahaan garmen lain di Jawa Tengah.

Di sisi lain, pelaku industri mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi dan kemampuan perusahaan agar tidak semakin membebani sektor tekstil.

Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto, dalam pemberitaan Bisnis Indonesia pada 15 November 2026, menyoroti pentingnya menjaga daya saing industri di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

Anne menyinggung ketentuan kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurutnya, kebijakan perlindungan pekerja harus dirancang dengan memperhatikan kemampuan perusahaan sekaligus kondisi persaingan industri.

Ia mengingatkan agar kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pekerja tidak justru menambah beban perusahaan hingga mengurangi kemampuan industri tekstil dan garmen untuk bersaing dengan negara lain.

Pada akhirnya, persoalan industri tekstil nasional tidak cukup diselesaikan hanya dengan menahan laju PHK. Pemerintah perlu mendorong pembenahan secara menyeluruh agar industri dari hulu hingga hilir kembali memiliki daya saing yang kuat.

Revitalisasi mesin dan teknologi produksi, penguatan industri bahan baku dalam negeri, pengendalian impor ilegal, peningkatan produktivitas, serta perluasan akses pasar ekspor menjadi sejumlah langkah yang perlu diprioritaskan.

Penguatan rantai pasok juga menjadi hal penting mengingat industri tekstil memiliki keterkaitan produksi yang panjang. Gangguan pada satu bagian industri dapat berdampak terhadap bagian lainnya, mulai dari produsen serat, benang, kain, hingga perusahaan pakaian jadi.

Tanpa pembenahan yang serius, tekanan terhadap industri tekstil berpotensi terus berlanjut dan memicu gelombang PHK berikutnya. Kondisi ini bukan hanya mengancam keberlangsungan perusahaan, tetapi juga masa depan puluhan ribu pekerja yang menggantungkan penghidupan pada sektor tersebut.

Lebih jauh, melemahnya industri tekstil nasional dapat mengurangi kemampuan Indonesia dalam mempertahankan basis manufaktur padat karya. Karena itu, menjaga keberlangsungan industri tekstil bukan sekadar persoalan bisnis, melainkan juga upaya melindungi lapangan kerja dan memperkuat ketahanan industri nasional.