Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6% diperkirakan memberikan tekanan terhadap pertumbuhan kredit modal kerja perbankan. Peningkatan biaya pinjaman berpotensi membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam mengajukan pembiayaan baru maupun memanfaatkan fasilitas kredit yang telah tersedia.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi perbankan di tengah pertumbuhan kredit modal kerja yang masih menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit modal kerja per September 2026 mencapai Rp 3.923 triliun atau tumbuh 12,7% secara tahunan (year on year/YoY). Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Agustus 2026 sebesar 12,3%.

SVP Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menilai kenaikan BI Rate menjadi 6% berpotensi menekan permintaan kredit modal kerja, khususnya dari sektor perdagangan, manufaktur padat karya, tekstil, dan konstruksi.

Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki karakteristik margin usaha yang relatif tipis dan ketergantungan tinggi terhadap pembiayaan dengan suku bunga mengambang. Dengan demikian, kenaikan bunga pinjaman dapat meningkatkan beban keuangan perusahaan dan memengaruhi keputusan mereka dalam mencari tambahan modal kerja.

"Kenaikan BI Rate menjadi 6% berpotensi memperlambat permintaan kredit modal kerja, terutama pada sektor perdagangan, manufaktur padat karya, tekstil, dan konstruksi yang memiliki margin usaha tipis serta ketergantungan tinggi pada pinjaman berbunga mengambang," ujar Trioksa kepada Kontan, Jumat (20/11/2026).

Selain berpotensi menekan permintaan, kenaikan suku bunga juga diperkirakan membuat perbankan semakin selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Bank akan lebih memperhatikan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban, terutama perusahaan dengan arus kas lemah dan tingkat leverage tinggi.

Meski demikian, Trioksa mencatat penyaluran kredit modal kerja masih mampu tumbuh 12,99% secara tahunan pada Oktober 2026. Hal ini mengindikasikan aktivitas pembiayaan sektor produktif masih terjaga meskipun industri perbankan menghadapi tekanan suku bunga, kenaikan biaya dana, dan ketidakpastian ekonomi.

Dari sisi kualitas aset, kondisi industri perbankan juga relatif terkendali. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross tercatat sebesar 2,07% pada September 2026, membaik dibandingkan posisi Agustus 2026 sebesar 2,11%.

Trioksa memperkirakan NPL gross industri perbankan akan berada pada kisaran 2% hingga 2,2% sampai akhir 2026. Namun, risiko peningkatan kredit bermasalah dinilai berpotensi lebih besar pada 2027 seiring dengan transmisi kenaikan suku bunga terhadap kemampuan pembayaran debitur.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, perbankan perlu memperkuat pemantauan arus kas debitur, melakukan stress testing, meningkatkan pencadangan sesuai profil risiko, serta menerapkan restrukturisasi kredit secara selektif.

Di tengah tantangan tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) masih membukukan pertumbuhan kredit yang kuat. Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan total kredit perseroan hingga September 2026 tumbuh lebih dari 20% secara tahunan.

Secara konsolidasian, kredit BNI mencapai Rp 992,5 triliun atau meningkat 22,2% YoY. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang segmen wholesale banking yang naik 30,3% YoY menjadi Rp 673,8 triliun.

Di dalam segmen wholesale banking, kredit enterprise mencatat pertumbuhan paling tinggi, yakni 105,6% YoY menjadi Rp 136,3 triliun. Sementara itu, kredit korporasi tumbuh 19,3% YoY menjadi Rp 537,5 triliun dan kredit komersial meningkat 8,3% YoY menjadi Rp 57,6 triliun.

Okki menjelaskan, dampak perubahan suku bunga terhadap permintaan kredit akan berbeda-beda, bergantung pada karakteristik sektor usaha dan profil masing-masing debitur. Keputusan dunia usaha dalam mengajukan pembiayaan tetap dipengaruhi kebutuhan modal kerja, aktivitas operasional, serta prospek industri.

BNI, lanjutnya, akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan prospek industri, profil risiko, dan kapasitas keuangan debitur. Penyaluran kredit dilakukan secara selektif dan terukur untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas portofolio.

Dia menambahkan, kualitas kredit BNI hingga September 2026 juga menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Ke depan, perseroan akan memperkuat manajemen risiko melalui peningkatan kualitas analisis kredit, pemantauan kondisi debitur secara berkala, serta identifikasi dini terhadap potensi penurunan kualitas kredit.

Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah Bank BPD DIY, R. Agus Trimurjanto, memperkirakan kenaikan BI Rate akan memengaruhi permintaan kredit modal kerja secara bertahap, seiring dengan penyesuaian suku bunga kredit perbankan.

Menurut Agus, kenaikan bunga pinjaman dapat membuat debitur mempertimbangkan kembali rencana penambahan maupun pengajuan fasilitas kredit baru. Bahkan, debitur yang telah memiliki fasilitas pinjaman berpotensi menunda pencairan kredit yang tersedia.

"Hal ini membuat para debitur berpikir ulang untuk menambah atau mengajukan fasilitas baru. Bahkan, yang telah memiliki outstanding, mereka akan menahan untuk menggunakan atau menarik fasilitasnya sehingga undisbursed loan di bank akan meningkat," ujar Agus.

Dia mengungkapkan, tren kenaikan BI Rate dalam dua tahun terakhir turut memengaruhi pertumbuhan kredit modal kerja Bank BPD DIY. Selain tekanan suku bunga, penurunan dana transfer ke daerah juga menjadi tantangan bagi penyaluran kredit ke depan.

Kendati demikian, peluang pertumbuhan kredit masih terbuka apabila belanja pemerintah meningkat dan aktivitas sektor riil tetap bergairah. Khusus di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sektor perdagangan, akomodasi, dan konstruksi dinilai masih memiliki potensi untuk menopang permintaan pembiayaan.

Agus menilai, peningkatan belanja pemerintah melalui berbagai proyek pembangunan dapat mendorong aktivitas usaha dan menciptakan kebutuhan tambahan modal kerja. Begitu pula dengan konsumsi masyarakat yang tetap berpotensi menjadi penopang kegiatan ekonomi daerah.

Bank BPD DIY pun akan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, mulai dari proses analisis hingga pemantauan kredit. Perseroan menargetkan rasio NPL tetap terjaga di bawah 3,5%.

Di sisi lain, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga masih mencatatkan pertumbuhan kredit modal kerja. Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, menyampaikan penyaluran kredit modal kerja perseroan tumbuh 6% YoY per Juni 2026.

Secara khusus, kredit korporasi BCA mencapai Rp 513,4 triliun atau tumbuh 13,6% YoY pada periode yang sama. Penyaluran kredit investasi dan modal kerja perseroan terutama mengalir ke sektor manufaktur, perdagangan, restoran dan hotel, serta jasa bisnis.

Hera menilai perkembangan penyaluran kredit secara umum masih sejalan dengan kondisi perekonomian. Dengan dukungan likuiditas yang memadai, BCA optimistis pertumbuhan kredit dapat terus berlanjut, termasuk kredit modal kerja, dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan disiplin manajemen risiko.

"Kami berharap pertumbuhan kredit di 2026, termasuk kredit modal kerja, masih dalam tren positif," ujar Hera.

Dengan demikian, kenaikan BI Rate menjadi 6% menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi industri perbankan dalam menjaga momentum pertumbuhan kredit modal kerja. Di satu sisi, kebutuhan pembiayaan dunia usaha masih terbuka, tetapi di sisi lain kenaikan biaya pinjaman berpotensi menahan ekspansi debitur dan mendorong bank memperketat penyaluran kredit.