Aktivis pendidikan mengkritisi draft Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang dinilai belum komprehensif dalam mendefinisikan sistem dan fungsi pendidikan nasional. Ketidakjelasan tersebut dikhawatirkan membuat penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tidak berjalan secara terpadu sehingga sulit mencapai tujuan pendidikan nasional.

 

Direktur Eksekutif Barisan Pengkaji Pendidikan (Bajik), Dhitta Puti Sarasvati, menilai definisi sistem pendidikan nasional dalam draft RUU Sisdiknas belum menjelaskan secara tegas fungsi pendidikan, pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, serta jaminan penyelenggaraan pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara.

Menurut Puti, DPR RI dan pemerintah perlu memastikan bahwa pendidikan nasional dipahami sebagai sebuah sistem yang memungkinkan negara dan warga negara mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan.

Dia menilai salah satu persoalan mendasar pendidikan Indonesia selama ini adalah penyelenggaraannya yang belum dilaksanakan secara sistemik. Akibatnya, berbagai fungsi pendidikan belum berjalan secara optimal untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

“DPR RI dan pemerintah harus memastikan secara eksplisit bahwa pendidikan nasional adalah sebuah sistem yang memastikan negara dan warga negara dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan dan diimpikan. Kesalahan pendidikan nasional selama ini tidak dilaksanakan secara sistemik sehingga fungsi pendidikan tidak mencapai tujuan yang diharapkan,” kata Puti.

Kritik tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertema “Memperkuat Keterampilan Fondasional dalam Sistem Pendidikan Nasional: Masukan untuk RUU Sisdiknas tentang Literasi dan Numerasi Dasar” di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Puti menjelaskan, dalam draft RUU Sisdiknas yang menjadi perhatian sejak Juli 2026, sistem pendidikan nasional didefinisikan sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu dan berinteraksi dengan sistem lainnya dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Namun, menurutnya, definisi tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar. Setidaknya terdapat empat aspek yang perlu diperjelas agar sistem pendidikan nasional dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi.

Pertama, definisi sistem pendidikan nasional belum menjelaskan secara eksplisit untuk siapa fungsi pendidikan dijalankan. Padahal, fungsi pendidikan perlu dilihat dari dua perspektif, yakni kepentingan negara dan kebutuhan warga negara.

Kedua, draft tersebut belum menjelaskan secara tegas aktor atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pendidikan untuk mencapai tujuan nasional. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, bahkan menciptakan area kosong tanpa pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Puti, persoalan pembagian peran dan tanggung jawab tersebut dapat menyebabkan koordinasi antarpemangku kepentingan pendidikan tidak berjalan efektif.

Ketiga, draft RUU Sisdiknas belum secara eksplisit menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu. Kondisi ini dikhawatirkan membuat kualitas pendidikan tidak memiliki landasan jaminan yang kuat bagi seluruh warga negara.

Selain itu, penafsiran mengenai arah dan penyelenggaraan pendidikan berpotensi berubah setiap kali terjadi pergantian kekuasaan atau pemerintahan.

Keempat, definisi sistem pendidikan nasional belum menempatkan penyelenggaraan pendidikan secara jelas dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Karena itu, Puti mengusulkan agar sistem pendidikan nasional didefinisikan sebagai kesatuan komponen pendidikan yang saling berhubungan, berinteraksi, dan dikoordinasikan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara Indonesia.

Seluruh komponen tersebut juga harus diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

“Seharusnya sistem pendidikan nasional didefinisikan sebagai kesatuan komponen pendidikan yang saling berhubungan, berinteraksi dan dikoordinasikan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara Indonesia dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945,” ujar Puti.

Lebih lanjut, Puti menyoroti lemahnya peningkatan keterampilan fondasional, khususnya kemampuan literasi dan numerasi, pada anak-anak Indonesia. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa sistem pendidikan nasional belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Dia menyebutkan, sejak 2000, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui berbagai pengukuran telah memotret rendahnya kompetensi anak Indonesia dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains.

Puti menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari belum tegasnya sistem pendidikan nasional dalam menjamin pendidikan bermutu serta memastikan fungsi dan tujuan pendidikan secara eksplisit.

Ketidakjelasan dalam regulasi, lanjutnya, dapat melahirkan kebijakan turunan yang ambigu. Di sisi lain, pembagian peran dan tanggung jawab antarpelaksana pendidikan juga berpotensi tidak terkoordinasi dengan baik.

Akibatnya, upaya memperkuat kompetensi dasar peserta didik, terutama literasi dan numerasi, menjadi tidak optimal.

“Sistem pendidikan nasional yang tidak tegas menjamin pendidikan bermutu dan tidak eksplisit memastikan fungsi dan tujuannya akan melahirkan turunan kebijakan yang ambigu serta peran dan tanggung jawab aktor yang centang perenang, sehingga berakibat pada rendahnya mutu kompetensi literasi dan numerasi generasi Indonesia,” tegasnya.

Melalui kritik tersebut, para aktivis pendidikan berharap DPR RI dan pemerintah dapat menyempurnakan substansi RUU Sisdiknas dengan memperjelas fungsi, tujuan, serta pembagian tanggung jawab dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya mengatur komponen pendidikan, tetapi juga memberikan jaminan penyelenggaraan pendidikan bermutu dan penguatan kompetensi dasar bagi seluruh generasi Indonesia.