Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI), Agus Riyanto, mengkritik kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor. Menurutnya, satgas ini masih belum efektif dalam menjalankan tugasnya dan lebih banyak berfokus pada publikasi daripada tindakan nyata. Agus menyampaikan pandangannya melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 17 Agustus 2024.
Industri tekstil di Indonesia terus menghadapi tantangan besar, dengan jumlah buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diperkirakan akan terus meningkat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, mengungkapkan adanya laporan terbaru mengenai tambahan jumlah PHK di sektor ini.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan bahwa telah ada komitmen dari perusahaan lokal dan asing untuk membangun pabrik tekstil baru di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menyerap kembali para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi), Redma Gita Wiraswasta, mengkritik penetapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk produk kain melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024, yang dianggapnya terlambat dan mencerminkan buruknya kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut Redma, penetapan PMK ini sudah sangat tertunda, hampir dua tahun setelah rekomendasi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang diajukan pada tahun 2022.
Ekonom Senior Mari Elka Pangestu baru-baru ini menyoroti dampak serius dari pelambatan ekonomi China terhadap pasar Indonesia. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah over capacity dalam sektor manufaktur Tiongkok yang menyebabkan banjir produk dari China ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Produk-produk konsumer akhir seperti sepatu, pakaian, dan mainan anak telah merangsek ke pasar domestik, mengancam keberadaan dan daya saing produsen lokal.
Page 168 of 239
