Pemerintah Chili secara resmi memulai langkah ambisius dalam mereformasi industri tekstil dan garmennya dengan mengintegrasikan sistem Paspor Produk Digital (DPP). Kebijakan ini merupakan bagian dari perluasan kerangka Tanggung Jawab Produsen Terperinci (Extended Producer Responsibility/EPR) yang kini menyasar sektor tekstil sebagai salah satu penyumbang limbah terbesar. Melalui mandat baru ini, setiap produk tekstil yang beredar di pasar Chili wajib dilengkapi dengan sistem pelacakan digital yang memuat informasi komprehensif mengenai jejak karbon, asal-usul bahan baku, hingga panduan daur ulang di akhir masa pakai produk.
Langkah ini menjadikan Chili sebagai negara pertama di Amerika Latin yang mengadopsi standar transparansi setingkat dengan Uni Eropa. Keputusan strategis ini tidak hanya didorong oleh isu lingkungan domestik, tetapi juga sebagai upaya proaktif untuk menjaga akses pasar internasional. Dengan menyelaraskan regulasi lokal dengan standar Eropa, eksportir tekstil Chili dapat memastikan produk mereka tidak akan terhambat oleh hambatan perdagangan hijau yang semakin ketat di pasar global. Sistem ini memaksa perusahaan untuk melakukan audit mendalam terhadap seluruh rantai pasok mereka, mulai dari ladang kapas hingga rak toko ritel.
Menteri Lingkungan Hidup Chili dalam keterangannya menekankan bahwa kebijakan ini adalah kunci menuju ekonomi sirkular yang sesungguhnya. Menurutnya, Paspor Produk Digital bukan sekadar alat pelacakan, melainkan instrumen untuk mengubah perilaku konsumen dan produsen secara fundamental. "Kami memberikan hak kepada konsumen untuk mengetahui dampak lingkungan dari apa yang mereka kenakan, sekaligus mendorong industri untuk berinovasi dalam penggunaan bahan yang lebih berkelanjutan. Transparansi adalah mata uang baru dalam perdagangan global, dan Chili siap memimpin di kawasan ini," tegas pejabat kementerian tersebut dalam peluncuran program di Santiago.
Para pelaku industri lokal menyambut kebijakan ini dengan optimisme meskipun mengakui adanya tantangan dalam investasi teknologi digital di tahap awal. Asosiasi ritel dan manufaktur tekstil Chili menyatakan bahwa sistem ini akan membantu membedakan produk berkualitas tinggi yang diproduksi secara etis dari barang-barang ultra-fast fashion impor yang seringkali tidak memiliki transparansi rantai pasok. Hingga pertengahan 2026, pemerintah Chili berencana memberikan masa transisi bagi perusahaan menengah dan kecil untuk mengintegrasikan sistem kode QR atau chip RFID pada label pakaian mereka. Keberhasilan Chili dalam menerapkan DPP ini diharapkan akan menjadi cetak biru bagi negara-negara tetangga seperti Kolombia dan Peru yang juga mulai melirik kebijakan serupa untuk meningkatkan daya saing global mereka.
