Situasi terkini industri tekstil nasional sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil. Ratusan buruh dari berbagai pabrik tekstil menggelar demonstrasi untuk menentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, mengungkapkan bahwa melalui aksi ini, para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, salah satunya adalah pencabutan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Kondisi Industri Tekstil
Said Iqbal menegaskan bahwa industri tekstil dalam negeri sedang menghadapi masa sulit, ditandai dengan penutupan puluhan pabrik dan PHK massal. Sepanjang tahun 2024, hampir 14 ribu buruh industri tekstil terkena dampak PHK. Said mendesak pemerintah untuk segera mencabut kebijakan tersebut dan mencari solusi agar PHK tidak berlanjut.
"Terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 adalah biang keladi dari permasalahan ini," ujar Said pada Rabu (3/7).
Langkah Pemerintah
Menanggapi krisis yang melanda industri tekstil, Presiden Jokowi telah mengadakan rapat khusus dengan sejumlah menteri. Berdasarkan pantauan pada Selasa (25/6/2024), sejumlah menteri yang hadir di Istana Negara untuk membahas permasalahan ini antara lain:
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
Salah satu hasil dari pertemuan ini adalah rencana pemungutan pajak hingga 200% bagi produk tekstil buatan China. Langkah ini diambil pemerintah untuk membatasi masuknya produk impor dari China, yang dianggap sebagai penyebab utama gelombang PHK di industri tekstil.
Efek Kebijakan dan Solusi Pemerintah
Langkah pemerintah untuk menerapkan pajak tinggi pada produk tekstil impor dari China bertujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri. Namun, kebijakan ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting:
Apakah kebijakan ini cukup efektif dalam menekan angka PHK yang terus meningkat?
Bagaimana dampaknya terhadap harga produk tekstil di pasar domestik?
Apakah ada langkah tambahan yang perlu diambil untuk memastikan keberlanjutan industri tekstil dalam negeri?
Industri tekstil Indonesia saat ini sedang berada dalam tekanan yang besar. Kebijakan impor yang diterapkan pemerintah diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri, namun juga harus dipantau agar tidak menimbulkan efek negatif yang tidak diinginkan. Langkah-langkah strategis dan kolaboratif antara pemerintah, pelaku industri, dan pekerja sangat diperlukan untuk mengatasi krisis ini dan memastikan masa depan yang lebih stabil bagi industri tekstil Indonesia.
