Industri fesyen Eropa kini bersiap menghadapi transformasi besar yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga menjanjikan keuntungan ekonomi yang masif. Berdasarkan studi terbaru berjudul "State and Prospects of Circular Fashion in Europe" yang dirilis oleh KPMG bersama Fédération de la Mode Circulaire (FMC), sektor mode sirkular di Uni Eropa diproyeksikan mampu menghasilkan pendapatan tahunan lebih dari 104 miliar euro dan menciptakan hingga 88.000 lapangan kerja baru pada tahun 2030. Langkah masif ini diambil di tengah lesunya permintaan konsumen Eropa serta tingginya biaya operasional dan energi yang sempat membuat industri tekstil lokal kalah saing dari produk impor berbiaya rendah asal Asia.
Pergeseran ini tidak lagi digerakkan oleh komitmen sukarela dari perusahaan, melainkan oleh regulasi ketat yang diterapkan Uni Eropa demi memutus rantai linear fashion (produksi-pakai-buang). Beberapa kebijakan strategis yang kini tengah digodok meliputi tanggung jawab memperluas produsen atau Extended Producer Responsibility (EPR), paspor produk digital (Digital Product Passports/DPP) yang ditargetkan meluncur pada 2028, hingga insentif pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa perbaikan dan penjualan kembali pakaian bekas. Melalui kebijakan EPR, produsen wajib membiayai pengumpulan, penyortiran, dan pengolahan limbah pakaian mereka di akhir masa pakai, sehingga pengelolaan limbah kini otomatis bertransformasi menjadi biaya operasional langsung bagi perusahaan.
Kebijakan ketat ini diyakini bakal memukul telak model bisnis ultra-fast fashion yang selama ini mengandalkan volume produksi masif dengan masa pakai produk yang sangat singkat. Direktur Strategi Keberlanjutan dan Transisi Hijau KPMG, Stephanie Taupin, menegaskan bahwa regulasi yang harmonis di seluruh Uni Eropa sangat krusial demi memberikan kejelasan bagi perusahaan, kepercayaan bagi investor, serta keadilan dalam kompetisi pasar. Apalagi, biaya distribusi untuk volume pakaian yang tinggi akan menjadi jauh lebih mahal seiring dengan kewajiban perusahaan untuk membiayai pengumpulan karbon dan limbah yang mereka lepas ke pasar.
Meski potensinya sangat menjanjikan, tantangan besar masih mengadang di sektor infrastruktur daur ulang hilir yang dinilai belum berkembang optimal. Selain itu, sekitar 31 persen perusahaan yang tengah bersiap menerapkan sistem DPP mengaku kesulitan dalam mengumpulkan data rantai pasok yang andal. Menanggapi hal tersebut, Manajer Senior Ekonomi Sirkular KPMG, Mina Bishop, menyoroti pentingnya insentif potongan PPN Sirkular untuk mengubah perilaku konsumen secara nyata. Menurutnya, konsumen tidak akan termotivasi untuk memperbaiki pakaian mereka jika biaya reparasi jauh lebih mahal daripada membeli baju baru yang murah. Melalui sinergi regulasi pengetatan limbah dan insentif harga, model fesyen sirkular diharapkan dapat segera keluar dari ceruk pasar berkelanjutan dan bertransformasi menjadi arus utama perdagangan yang menguntungkan secara komersial.
