Kamboja kini tengah menavigasi periode ekonomi yang lebih sulit di sepanjang tahun 2026. Berdasarkan laporan tahunan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), ekonomi Kamboja diproyeksikan akan mengalami moderasi pertumbuhan ke angka 4,2 persen, setelah sebelumnya mencatatkan performa yang cukup kuat dengan ekspansi 5,3 persen pada tahun 2025. Meski menghadapi berbagai guncangan eksternal dan domestik, sektor manufaktur, khususnya ekspor garmen, terbukti tetap menjadi mesin pertumbuhan yang tangguh bagi negara tersebut. Ketahanan ini menjadi fondasi penting di tengah tekanan yang datang dari kenaikan biaya energi global, hambatan logistik di perbatasan, hingga tantangan kepercayaan di sektor keuangan.
Tantangan utama yang dihadapi Kamboja pada tahun 2026 adalah kenaikan harga energi global. Sebagai negara yang merupakan importir bersih produk minyak bumi, lonjakan harga energi ini secara langsung memengaruhi inflasi, yang diproyeksikan melonjak dari 2,5 persen pada tahun 2025 menjadi 5,1 persen pada tahun 2026. Selain itu, defisit transaksi berjalan juga diperkirakan akan melebar signifikan mencapai 8,5 persen dari PDB. Dalam merespons situasi ini, pemerintah Kamboja telah mengambil langkah proaktif melalui pemberian keringanan pajak bahan bakar serta dukungan yang menyasar langsung pada rumah tangga yang paling rentan terdampak.
Di sektor finansial, perbankan Kamboja juga sedang melewati masa ujian. Adanya kenaikan rasio kredit bermasalah atau non-performing loans (NPL), terutama pada pinjaman yang berkaitan dengan sektor properti, sempat memicu kekhawatiran publik. Namun, laporan AMRO menegaskan bahwa sistem perbankan secara keseluruhan tetap memiliki kapitalisasi yang kuat dengan rasio kecukupan modal yang berada jauh di atas ambang batas regulasi. Pihak otoritas kini berfokus pada upaya menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang tepat waktu, penanganan lembaga keuangan yang bermasalah secara teratur, serta penguatan jaring pengaman keuangan. Percepatan penyelesaian kredit macet melalui institusi manajemen aset menjadi prioritas strategis untuk menjaga stabilitas jangka panjang.
Meskipun lingkungan eksternal saat ini merupakan yang paling menantang sejak masa pandemi, fundamental makroekonomi Kamboja dinilai tetap solid. Rasio utang publik yang terjaga di bawah 30 persen dari PDB memberikan ruang kebijakan yang cukup bagi pemerintah untuk bermanuver jika kondisi ekonomi memburuk. Selain itu, arus investasi asing langsung (FDI) yang terus mengalir dan diversifikasi industri menjadi sinyal positif. Ke depan, untuk mencapai status negara berpenghasilan menengah atas, Kamboja dituntut untuk terus melakukan reformasi struktural, terutama dalam penguatan ketahanan energi, perbaikan infrastruktur, serta mendorong industri dengan nilai tambah yang lebih tinggi guna membangun ekonomi yang lebih beragam dan produktif.
