Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan bahwa telah ada komitmen dari perusahaan lokal dan asing untuk membangun pabrik tekstil baru di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menyerap kembali para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi), Redma Gita Wiraswasta, mengkritik penetapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk produk kain melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024, yang dianggapnya terlambat dan mencerminkan buruknya kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut Redma, penetapan PMK ini sudah sangat tertunda, hampir dua tahun setelah rekomendasi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang diajukan pada tahun 2022.

Ekonom Senior Mari Elka Pangestu baru-baru ini menyoroti dampak serius dari pelambatan ekonomi China terhadap pasar Indonesia. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah over capacity dalam sektor manufaktur Tiongkok yang menyebabkan banjir produk dari China ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Produk-produk konsumer akhir seperti sepatu, pakaian, dan mainan anak telah merangsek ke pasar domestik, mengancam keberadaan dan daya saing produsen lokal.