Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan bahwa maraknya impor ilegal, khususnya dalam sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), menjadi salah satu faktor penghambat investor untuk membangun pabrik di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komite Perdagangan Luar Negeri/Pengembangan Ekspor Bidang Perdagangan Apindo, Budihardjo Iduansjah, dalam acara Gambir Trade Talks dengan tema "Outlook Perdagangan Luar Negeri Indonesia Tahun 2025" di Jakarta, Selasa (19/11).
Maraknya penyelundupan produk tekstil ilegal ke Indonesia menjadi perhatian serius Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia menegaskan bahwa barang ilegal, bersama dengan barang murah yang masuk secara legal, telah memberi tekanan besar terhadap industri tekstil dalam negeri.
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (MenEkraf/KaBekraf) Teuku Riefky Harsya menyerukan pentingnya penerapan sustainable fashion sebagai langkah strategis untuk mengurangi limbah tekstil. Hal ini disampaikan dalam acara "Green Creative" di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Jumat (15/11/2024).
Di tengah berbagai tantangan seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penutupan sejumlah unit produksi, sektor tekstil Indonesia justru mencatatkan pencapaian positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) menunjukkan peningkatan baik dari segi nilai maupun volume pada periode Januari hingga Oktober 2024.
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 diperkirakan akan semakin membebani sektor tekstil, ritel, dan pusat perbelanjaan yang telah lebih dahulu mengalami tekanan ekonomi. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani, menyatakan bahwa kebijakan ini dapat memperburuk kondisi ekonomi jika diterapkan tanpa mempertimbangkan momentum yang tepat.
Page 134 of 255
