Mulai 19 Juli 2026, dunia fesyen di Uni Eropa akan memasuki era baru yang mengubah cara perusahaan memandang kelebihan stok barang. Kebijakan terbaru dari Komisi Eropa secara resmi melarang pemusnahan pakaian, aksesori, dan alas kaki yang tidak terjual. Regulasi ini bukan sekadar janji keberlanjutan biasa, melainkan pengubah status stok mati (deadstock) menjadi risiko bisnis yang harus dapat diaudit oleh perusahaan. Langkah strategis ini memaksa industri fesyen untuk tidak lagi hanya fokus pada efisiensi di akhir rantai pasok, melainkan mempertimbangkan biaya kelebihan produksi sejak tahap perencanaan dan pengadaan.
Aturan di bawah Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) ini mewajibkan perusahaan besar untuk bersikap transparan. Mulai Februari 2027, format pelaporan terstandarisasi akan menuntut perusahaan untuk mengungkapkan kategori produk yang dibuang, unit barang, berat, alasan pembuangan, hingga rute penanganan limbah. Artinya, timbunan stok yang dulunya dapat "hilangkan" secara diam-diam melalui pemusnahan atau klaim daur ulang yang samar, kini telah menjadi liabilitas yang dapat dilacak. Ketegasan ini beralasan, mengingat estimasi Komisi Eropa menunjukkan bahwa 4-9 persen tekstil yang dipasarkan di Eropa dihancurkan sebelum sempat digunakan, menghasilkan emisi sekitar 5,6 juta ton CO2.
Meskipun pemusnahan tidak dilarang secara mutlak—terutama untuk alasan keamanan, produk cacat, atau barang ilegal—beban pembuktian kini berpindah sepenuhnya ke pundak perusahaan. Jika perusahaan mengklaim barang tidak bisa didonasikan, mereka harus mampu membuktikan bahwa barang tersebut telah ditawarkan kepada badan ekonomi sosial atau tersedia untuk publik dalam periode tertentu sebelum pemusnahan diizinkan. Kondisi ini menjadikan dokumentasi data stok pada tingkat SKU (Stock Keeping Unit) sebagai disiplin kompetitif baru, di mana perusahaan pemenang adalah mereka yang memiliki protokol donasi dan rute pemulihan serat yang kredibel.
Tekanan operasional semakin meningkat dengan adanya persyaratan Extended Producer Responsibility (EPR) yang mewajibkan produsen menanggung biaya pengumpulan dan pengelolaan limbah. Biaya ini akan dimodulasi berdasarkan kriteria keberlanjutan, sehingga produk yang murah diproduksi namun sulit didaur ulang akan menjadi beban keuangan yang besar. Di masa depan, tantangan bagi perusahaan fesyen tidak lagi sekadar bagaimana membersihkan stok lama, tetapi bagaimana mempertanggungjawabkan keberadaan stok tersebut di neraca keuangan. Larangan ini menandai pergeseran dari sirkularitas sukarela menuju akuntabilitas biaya, di mana peramalan stok, pengembalian barang, dan logistik sirkular kini menjadi satu kesatuan dalam strategi bisnis.
