Majelis Rayon Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Tekstil menyoroti semakin beratnya tekanan yang dihadapi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Organisasi tersebut menilai berbagai indikator ekonomi menunjukkan adanya gejala deindustrialisasi yang semakin nyata, terutama di Jawa Tengah yang selama ini dikenal sebagai pusat pertumbuhan industri tekstil Indonesia.
Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil, Agus Riyanto, mengatakan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di PT Victoria Apparel, Semarang, sebanyak 800 pekerja dan PT Samwon Busana Indonesia di Jepara sebanyak 670 pekerja, dengan total mencapai 1.470 pekerja, tidak dapat dipandang sebagai persoalan masing-masing perusahaan. Menurutnya, peristiwa tersebut merupakan cerminan melemahnya daya saing industri tekstil nasional secara menyeluruh.
Agus menjelaskan bahwa PHK yang terjadi hampir bersamaan menjadi indikator adanya persoalan struktural yang tengah dihadapi sektor TPT. Selama bertahun-tahun, Jawa Tengah menjadi tujuan utama relokasi industri tekstil berkat biaya tenaga kerja yang kompetitif, kawasan industri yang berkembang, serta dukungan infrastruktur. Namun, kondisi tersebut kini mulai berubah.
Berdasarkan data investasi terbaru, sektor tekstil tidak lagi masuk dalam tiga besar tujuan investasi di Jawa Tengah. Posisi tersebut mulai digantikan oleh industri manufaktur berbasis teknologi tinggi. KAHMI Tekstil menilai perubahan tersebut merupakan sinyal bahwa investor mulai mengalihkan modal ke sektor yang dianggap menawarkan prospek keuntungan dan kepastian usaha yang lebih baik.
Menurut Agus, keunggulan biaya tenaga kerja yang rendah tidak lagi cukup untuk mempertahankan daya saing industri apabila pelaku usaha masih dibebani tingginya penetrasi produk impor, mahalnya biaya energi, lemahnya perlindungan pasar domestik, serta ketidakpastian arah kebijakan industri.
KAHMI Tekstil juga menyoroti rendahnya tingkat utilisasi kapasitas produksi industri TPT nasional yang hingga kini masih berada di bawah 75 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya kapasitas produksi yang tidak dimanfaatkan akibat lemahnya permintaan terhadap produk dalam negeri.
Di sisi lain, tren impor tekstil justru terus meningkat. Data menunjukkan impor benang naik dari 209 ribu ton pada 2015 menjadi 467 ribu ton pada 2024. Sementara itu, impor kain meningkat dari 654 ribu ton menjadi 873 ribu ton dalam periode yang sama. KAHMI Tekstil menilai kondisi tersebut mencerminkan semakin besarnya dominasi produk impor di pasar domestik meskipun industri nasional masih memiliki kemampuan produksi yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Agus menyebut fenomena tersebut sebagai paradoks industri tekstil Indonesia. Menurutnya, ketika kapasitas produksi masih tersedia tetapi permintaan domestik beralih ke produk impor, industri nasional mengalami penurunan utilisasi, peningkatan biaya produksi, penyusutan margin usaha, tertundanya investasi, hingga akhirnya berujung pada PHK.
KAHMI Tekstil menilai situasi di Jawa Tengah mencerminkan persoalan manufaktur nasional secara lebih luas. Empat indikator yang muncul secara bersamaan, yaitu meningkatnya PHK, menurunnya daya tarik investasi sektor tekstil, rendahnya utilisasi kapasitas produksi, dan terus bertambahnya impor tekstil, dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang menghadapi proses premature deindustrialization atau deindustrialisasi sebelum mencapai tingkat industrialisasi yang matang.
Selain itu, organisasi tersebut menilai belum terlihat adanya respons kebijakan yang memadai untuk mengatasi persoalan tersebut. Dalam pandangan KAHMI Tekstil, meningkatnya impor di tengah masih besarnya kapasitas produksi nasional mencerminkan melemahnya daya saing industri yang dipengaruhi oleh kebijakan atau policy-induced competitiveness loss, bukan semata-mata kemampuan pelaku usaha.
KAHMI Tekstil mengingatkan bahwa apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, proses kemunduran industri TPT akan semakin sulit dihentikan. Menurut Agus Riyanto, penyelamatan industri tekstil bukan hanya penting bagi keberlangsungan satu sektor usaha, tetapi juga bagi keberlanjutan industrialisasi nasional karena selama puluhan tahun sektor ini menjadi salah satu penopang ekspor, pencipta lapangan kerja, serta penggerak perekonomian daerah.
Ia pun mendesak pemerintah segera mengambil langkah kebijakan yang tegas dan terukur untuk memperkuat daya saing industri tekstil nasional, menekan lonjakan impor, serta mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas produksi dalam negeri agar ancaman deindustrialisasi tidak semakin meluas.
