Pemerintah mendorong penguatan industri padat karya, termasuk sektor tekstil, sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penguatan sektor manufaktur menjadi bagian penting dalam upaya mengembalikan industrialisasi sebagai mesin utama perekonomian Indonesia.
Purbaya mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mengidentifikasi sektor-sektor manufaktur yang memiliki potensi tumbuh lebih cepat dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja formal.
“Kita coba mendorong dari tekstil sebagai industri padat karya. Kita akan bicara dengan Kementerian Perindustrian untuk mengusulkan sektor-sektor apa saja yang perlu didorong untuk bisa tumbuh lebih cepat atau berpotensi seperti itu,” kata Purbaya di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, koordinasi lintas kementerian diperlukan untuk memastikan agenda industrialisasi dapat berjalan secara lebih optimal. Pemerintah saat ini juga tengah menjalankan berbagai program yang diarahkan untuk memperkuat struktur industri nasional, termasuk melalui hilirisasi.
“Sebagian program Pak Prabowo juga menuju ke arah sana kan, industrialisasi dan lain-lain. Cuma belum semuanya jalan sekarang,” ujarnya.
Purbaya menilai percepatan pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen diharapkan mampu mendorong terbentuknya kelompok masyarakat menengah baru sekaligus memperkuat kembali basis industri nasional.
“Kalau kita tumbuh lebih cepat dari 6%, lapangan kerja tercipta lalu pendapatan masyarakat menengah meningkat dan tercipta masyarakat menengah baru. Kita akan balik jadi industrialisasi lagi,” tutur Purbaya.
Ia menjelaskan, proses transformasi ekonomi Indonesia menuju industrialisasi sempat mengalami gangguan akibat krisis moneter 1998. Karena itu, pemerintah kini berupaya menghidupkan kembali peran sektor industri melalui berbagai kebijakan, termasuk pengembangan hilirisasi.
“Saat ini kita akan coba hidupkan dengan macam-macam program termasuk hilirisasi. Jadi ke depan mungkin satu tahun, dua tahun kita akan harapkan masyarakat menengah kita semakin tumbuh lagi,” katanya.
Pemerintah bersama Komisi XI DPR sebelumnya telah menyepakati sejumlah asumsi makroekonomi dalam RAPBN 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen, dengan inflasi sebesar 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, serta tingkat suku bunga SBN tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ditargetkan mencapai 5,4 persen, konsumsi pemerintah 5,6 persen, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 7 persen, ekspor 7,5 persen, dan impor 8,7 persen.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah berencana mempercepat realisasi investasi melalui penguatan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan Danantara. Investasi dinilai menjadi salah satu komponen penting untuk memperkuat kapasitas produksi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mencapai 6% di tahun 2027 dibutuhkan akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7%. Target ini akan dicapai melalui kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Danantara,” ujar Purbaya.
Sementara itu, perekonomian Indonesia pada semester I-2026 mencatat pertumbuhan sebesar 5,45 persen secara kumulatif. Kondisi inflasi dan likuiditas perbankan juga dinilai masih berada dalam kondisi yang terjaga.
Purbaya menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai katalis untuk mendorong peran sektor swasta dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.
“APBN difokuskan untuk memenuhi kebutuhan publik dan berperan sebagai katalis untuk membangkitkan peran swasta dalam akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan,” pungkasnya.
