Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil perlu dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan sebagai bentuk keseriusan negara dalam melindungi tenaga kerja di sektor padat karya tersebut.
- Standar Hijau Jadi Batu Sandungan, Tekstil RI Terancam Kehilangan Pasar Eropa
- Formula Upah 2026 Dinilai Berisiko, Industri Tekstil Khawatir Tekanan Kian Berat
- APINDO Keberatan Formula Upah Pemerintah, KAHMI Tekstil Dukung
- Pabrik Garmen di Pemalang Kembali Beroperasi, Ribuan Pekerja Dapat Harapan Baru
- Indonesia–EAEU FTA Resmi Berlaku, Ekspor Sawit hingga Tekstil Siap Menembus Pasar Eurasia
Page 3 of 122
- You are here:
- Home
Berita Populer
- Meski Diterpa Gempuran Produk Impor, Industri Tekstil Bandung Tetap Tumbuh
- Inovasi Daur Ulang Tekstil: Langkah Menuju Industri Fashion Berkelanjutan
- Dampak Buruk Fast Fashion terhadap Lingkungan dan Upaya Mengatasinya
- Industri Tekstil Tertekan, Konsumsi Pakaian Makin Lesu
- Pesanan AS Meningkat, Ekspor Tekstil Indonesia Tembus US$1,02 Miliar
- Industri Tekstil Mulai Bangkit, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
- Industri Tekstil dan Garmen di Ambang Senja
- Gelombang Penutupan Pabrik Tekstil: Dampak Impor dan Kebijakan yang Tak Menentu
- Paradoks Industri Fashion: Konsumsi Tinggi, Tantangan Semakin Berat
- Revisi Kebijakan Impor dan Tantangan Daya Saing Industri Nasional