Industri tekstil dan garmen Vietnam diperkirakan mencatat kinerja solid sepanjang 2025 dengan nilai ekspor mencapai 46 miliar dolar AS dan surplus perdagangan sekitar 21 miliar dolar AS. Capaian ini memperkuat posisi Vietnam sebagai salah satu dari tiga eksportir tekstil dan garmen terbesar di dunia, sekaligus menegaskan perannya yang semakin strategis dalam rantai pasok global.
Pelaku industri tekstil dan garmen meminta pemerintah daerah tidak menetapkan upah minimum sektoral bagi sektor garmen, tekstil, dan industri pendukungnya. Seruan ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto yang menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban biaya secara tidak proporsional di tengah tekanan berat yang sedang dihadapi industri padat karya.
Upaya menanggulangi limbah tekstil terus dilakukan melalui berbagai pendekatan inovatif. Salah satunya datang dari Sayekti Wahyuningsih, dosen Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, yang mengembangkan pewarna kain ramah lingkungan berbahan dasar daun dan bunga. Inovasi tersebut diterapkan dalam kegiatan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) di Rumah Produksi Batik Tandan Daun, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Rumah BUMN Jakarta Selatan menggelar pelatihan bertajuk “Sampah Jadi Nilai: Zero Waste, More Value – Kreatif Mengolah Limbah Jadi Peluang Usaha” sebagai bagian dari Campaign EcoMove. Kegiatan ini menjadi upaya mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memahami serta menerapkan praktik usaha yang lebih berkelanjutan melalui pengelolaan sampah dan pemanfaatan limbah, termasuk limbah tekstil.
Tahun 2025 menjadi periode kelam bagi industri tekstil nasional. Satu per satu pabrik raksasa tekstil berguguran, menandai rapuhnya fondasi industri yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung manufaktur dan penyerapan tenaga kerja. Minimnya permintaan domestik akibat banjir produk impor menjadi pemicu utama, mendorong kinerja keuangan perusahaan terperosok hingga berujung penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja massal.
