Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional masih berada dalam tekanan. Di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan sektor manufaktur, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penghentian operasional pabrik terus membayangi industri yang selama ini dikenal sebagai salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Rencana penerapan Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang mewajibkan perusahaan menyisihkan dana untuk memenuhi hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapat perhatian dari pelaku industri tekstil dan garmen. Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menambah tekanan terhadap industri yang saat ini menghadapi persaingan ketat.

Pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk menghentikan derasnya arus barang impor, baik legal maupun ilegal, yang dinilai semakin menekan keberlangsungan industri dalam negeri. Mereka menilai kebijakan relaksasi impor telah memperburuk persaingan usaha, terutama bagi industri kecil dan menengah (IKM) yang kesulitan bersaing dengan produk impor berharga sangat murah.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan inovasi pengolahan limbah organik pertanian menjadi produk bernilai ekonomi. Melalui pendekatan ekonomi sirkular, limbah yang sebelumnya kurang dimanfaatkan kini berpotensi diolah menjadi biomassa pakan ternak, pupuk, hingga serbuk pewarna tekstil alami.

Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menyoroti potensi dampak kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon terhadap daya saing industri tekstil dan garmen nasional. Kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan tersebut dinilai perlu dikaji secara cermat, terutama karena sektor tekstil dan garmen merupakan industri padat karya yang menghadapi persaingan ketat di pasar domestik maupun global.