Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk membahas arah dan prospek dunia usaha nasional ke depan. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan pelaku usaha dalam memperkuat sektor industri sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Rencana pemerintah membangun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tekstil dengan nilai investasi hampir Rp100 triliun menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sejumlah anggota Komisi VI DPR mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah menggelontorkan dana besar tanpa pembenahan mendasar, khususnya di sisi regulasi dan perlindungan industri tekstil dalam negeri.

Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) yang dijalankan Kementerian Perdagangan mencatat kinerja positif sepanjang 2025. Program ini berhasil memfasilitasi 1.217 pelaku UMKM dengan total transaksi mencapai US$134,87 juta atau setara Rp2,27 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) bukanlah industri sunset atau sektor yang mengalami penurunan permanen. Ia menilai anggapan tersebut keliru karena kebutuhan dasar manusia terhadap pakaian dan alas kaki tidak akan pernah hilang.

Rencana pemerintah membangun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tekstil dengan nilai investasi hampir Rp100 triliun menuai kritik keras dari DPR RI. Sejumlah anggota Komisi VI menilai, langkah besar tersebut berisiko tinggi apabila tidak dibarengi dengan pembenahan regulasi dan perlindungan nyata terhadap industri tekstil dalam negeri yang saat ini tertekan oleh banjir impor.