Rencana pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru di sektor tekstil menuai beragam catatan dari para pengamat. Pengamat BUMN dari Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, menilai pembentukan BUMN tekstil justru berisiko dan bukan solusi utama bagi persoalan industri tekstil nasional saat ini.

Saham–saham emiten sektor tekstil kompak mencatatkan penguatan signifikan seiring dengan kabar suntikan dana pemerintah sebesar Rp101 triliun untuk industri tekstil nasional. Sentimen positif tersebut mendorong minat beli investor terhadap saham-saham tekstil pada perdagangan Kamis (15/1/2026).

Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus sektor tekstil terus menunjukkan perkembangan. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat sebagai CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan pihaknya terbuka untuk mendukung rencana tersebut melalui skema investasi yang terukur.

Pemerintah terus menggenjot ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dengan menggelontorkan stimulus sebesar Rp110,7 triliun sepanjang tahun lalu. Salah satu fokus utama kebijakan tersebut diarahkan pada peningkatan kinerja ekspor industri tekstil, yang ditargetkan melonjak dari sekitar 4 miliar dolar AS menjadi 40 miliar dolar AS dalam jangka waktu 10 tahun.

Pemerintah berencana membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru yang secara khusus bergerak di sektor tekstil sebagai upaya memperkuat ketahanan industri nasional di tengah tekanan kebijakan tarif global. Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat yang digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 11 Januari 2026.