Penyelundupan tekstil kembali menjadi sorotan utama Presiden Prabowo Subianto, yang menilai aktivitas ini memberikan dampak besar pada industri tekstil nasional. Dalam pidatonya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 di Jakarta, 30 Desember 2024, Prabowo menekankan pentingnya menghentikan kebocoran dan penyelundupan yang telah merugikan industri dan ratusan ribu tenaga kerja Indonesia.
PT Surveyor Indonesia, salah satu perusahaan BUMN, menyoroti dampak negatif barang-barang impor ilegal terhadap keberlangsungan usaha di Indonesia, khususnya di sektor tekstil. Direktur Utama Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna, menyatakan bahwa masuknya produk kain dan tekstil secara ilegal telah mengakibatkan sejumlah perusahaan tekstil dalam negeri tidak dapat beroperasi.
Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menyatakan dukungannya terhadap sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang mengancam menenggelamkan kapal penyelundup tekstil. Namun, KSPN juga mendesak pemerintah untuk tidak hanya menghukum alat penyelundupan, tetapi juga menindak para importir besar yang berada di balik praktik ilegal tersebut.
PT Trisula International Tbk (TRIS), pemain utama di industri tekstil dan produk tekstil (TPT), telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi tantangan yang diprediksi akan terus berlanjut hingga tahun 2025. Tantangan ini mencakup kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5%, penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%, serta kenaikan biaya bahan baku lokal dan impor.
Setiap menjelang Lebaran, industri tekstil nasional menghadapi tantangan besar akibat membanjirnya produk impor yang menguasai pasar domestik. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha dalam negeri gigit jari, tidak mampu memanfaatkan momentum peningkatan permintaan.
Page 120 of 239
