Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menyambut positif langkah pemerintah yang melarang impor barang bekas atau praktik thrifting. Ia menilai kebijakan yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut merupakan langkah strategis untuk melindungi industri tekstil dan pakaian jadi (TPT) nasional dari tekanan akibat banjir produk impor murah.

Industri tekstil kembali menjadi sorotan setelah tercatat sebagai satu-satunya sub sektor manufaktur yang mengalami kontraksi pada Oktober 2025. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam Indeks Kepercayaan Industri (IKI), hanya sektor tekstil yang tertahan di bawah level ekspansi, yaitu pada posisi 49,74 poin. Padahal, secara keseluruhan IKI nasional masih menunjukkan tren positif dengan kenaikan 0,48 poin ke level 53,50.

Maraknya peredaran pakaian bekas impor ilegal semakin menekan industri tekstil nasional yang tengah berjuang bertahan di tengah perlambatan ekonomi. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai praktik tersebut telah memberikan pukulan telak bagi sektor tekstil, terutama pada industri padat karya yang menjadi tumpuan hidup jutaan pekerja Indonesia.

Fenomena membeli pakaian bekas atau thrifting yang kini marak di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, ternyata membawa dampak serius bagi industri tekstil dalam negeri. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan bahwa praktik impor ilegal pakaian bekas telah menggerus sekitar 15 persen pangsa pasar produsen tekstil nasional.

Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membatasi peredaran pakaian bekas impor mendapat dukungan luas, termasuk dari Konfederasi Serikat Pekerja Muslim Indonesia (Sarbumusi). Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memulihkan industri tekstil dan garmen nasional yang tengah mengalami tekanan akibat maraknya arus impor pakaian bekas.