Rencana impor pakaian bekas cacahan atau shredded worn clothing (SWC) dari Amerika Serikat ke Indonesia memicu perdebatan di kalangan pelaku industri, pemerintah, dan pengamat ekonomi. Wacana ini muncul dalam konteks kerja sama dagang antara kedua negara melalui kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART). Di satu sisi, impor SWC dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri tekstil daur ulang yang tengah berkembang di Indonesia. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor tekstil serta potensi masuknya pakaian bekas ilegal ke pasar domestik.
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah saat ini masih melakukan kajian untuk menilai dampak dari rencana kebijakan tersebut. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menjelaskan bahwa impor pakaian bekas cacahan sebenarnya telah berlangsung sebelumnya. Meski demikian, pemanfaatannya belum optimal karena kapasitas serta teknologi mesin daur ulang limbah tekstil di dalam negeri masih terbatas.
Menurut Temmy, apabila teknologi dan kapasitas mesin daur ulang dapat ditingkatkan, bahan baku berupa pakaian bekas cacahan dapat menjadi alternatif yang lebih murah dibandingkan bahan baku impor lainnya. Hal ini berpotensi membantu menekan biaya produksi industri tekstil dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Namun demikian, pemerintah belum dapat memberikan jaminan sepenuhnya bahwa impor SWC tidak akan membuka celah bagi masuknya pakaian bekas utuh yang dilarang. Temmy menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen melindungi pasar domestik serta pelaku UMKM dari persaingan yang tidak sehat.
Kekhawatiran terhadap kebijakan ini juga datang dari kalangan pelaku usaha konveksi. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, menyatakan penolakannya terhadap impor pakaian bekas cacahan dari luar negeri. Ia menyebut para pelaku usaha sebenarnya tidak mempermasalahkan impor kapas dengan bea masuk nol persen karena merupakan bahan baku utama industri tekstil. Namun berbeda halnya dengan SWC yang dinilai berpotensi mengganggu pasar produk lokal, terutama bagi pelaku UMKM yang menjadi anggota IPKB.
Nandi mempertanyakan mekanisme pengawasan pemerintah untuk memastikan bahwa barang yang masuk benar-benar berupa cacahan limbah tekstil, bukan pakaian bekas yang masih layak pakai. Ia juga menyoroti kekhawatiran bahwa jalur kawasan berikat dapat dimanfaatkan sebagai celah masuknya barang impor ilegal.
Menanggapi polemik tersebut, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa pemerintah tidak membuka impor pakaian bekas utuh dari Amerika Serikat. Menurutnya, yang dimaksud dalam kebijakan tersebut adalah impor shredded worn clothing, yaitu pakaian bekas yang telah dihancurkan sehingga hanya dapat digunakan sebagai bahan baku industri.
Haryo menjelaskan bahwa bahan tersebut dibutuhkan oleh industri tekstil daur ulang dalam negeri untuk memproduksi kain perca maupun benang dari hasil daur ulang. Oleh karena itu, secara regulasi SWC berbeda dengan pakaian bekas siap pakai yang dilarang masuk ke Indonesia karena dapat merusak pasar domestik.
Ia juga memastikan bahwa impor bahan tersebut akan langsung diserap oleh industri yang membutuhkan sebagai bahan baku produksi, sehingga tidak akan beredar di pasar sebagai pakaian bekas.
Meski demikian, penjelasan pemerintah belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran para pelaku usaha. Sejumlah pihak masih mempertanyakan efektivitas mekanisme pengawasan yang akan diterapkan untuk memastikan bahwa bahan yang masuk benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak disalahgunakan untuk memasok pakaian bekas ilegal ke pasar domestik.
Perdebatan mengenai impor SWC pada akhirnya menunjukkan adanya dilema kebijakan yang cukup kompleks. Dari sisi industri, keberadaan bahan baku murah dapat membantu perkembangan sektor tekstil daur ulang serta membuka peluang ekonomi baru. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada pasar tekstil domestik.
Untuk mengatasi dilema tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah yang hati-hati dan berbasis kajian yang komprehensif. Kajian tersebut perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku industri, asosiasi bisnis, akademisi hingga masyarakat, guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat bagi industri tanpa mengorbankan pelaku usaha kecil.
Selain itu, penguatan pengawasan di pintu masuk perdagangan menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah masuknya pakaian bekas ilegal. Pemerintah juga perlu mendorong peningkatan kapasitas industri daur ulang tekstil melalui investasi teknologi, insentif industri, serta peningkatan kualitas tenaga kerja.
Di saat yang sama, dukungan bagi UMKM di sektor tekstil juga harus diperkuat agar mereka mampu meningkatkan daya saing. Bantuan dalam bentuk pelatihan manajemen usaha, akses pembiayaan, dukungan pemasaran, serta pemanfaatan teknologi dapat membantu pelaku UMKM bertahan di tengah perubahan dinamika industri.
Dengan pendekatan kebijakan yang seimbang dan pengawasan yang ketat, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa pengembangan industri daur ulang tekstil dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap UMKM serta stabilitas pasar dalam negeri.
