Industri tekstil di South Carolina kini membidik angin segar setelah Senator Republik, Lindsey Graham, resmi mengajukan rancangan undang-undang baru bernama Coast Guard Personnel Equipment Act. Langkah legislatif ini dirancang khusus untuk mewajibkan seluruh seragam personel Pasukan Penjaga Pantai Amerika Serikat (US Coast Guard) diproduksi sepenuhnya di dalam negeri. Selama ini, institusi tersebut menjadi satu-satunya cabang militer yang dikecualikan dari aturan wajib belanja domestik, sebuah celah hukum yang dinilai mengancam keamanan nasional sekaligus memukul mata pencaharian buruh lokal.
Di bawah payung hukum yang berlaku saat ini, seluruh cabang Angkatan Bersenjata AS terikat oleh Amandemen Berry yang melarang keras pembelian pakaian, kain, serat, hingga benang dari luar negeri. Namun, aturan ketat itu luput menyentuh US Coast Guard karena lembaga tersebut berada di bawah naungan Departemen Keamanan Dalam Negeri, bukan Departemen Pertahanan. Alhasil, seragam para penjaga perairan Amerika kerap kali diimpor dari negara asing, termasuk dari para kompetitor global di Asia.
"Sudah terlalu lama kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan domestik membuat kita ketergantungan pada negara lain untuk kebutuhan esensial, termasuk pakaian militer. Hal ini jelas mempertaruhkan keamanan nasional kita," ujar Senator Graham dalam keterangan resminya. Ia menegaskan bahwa aturan baru ini akan menyamakan standar di seluruh lini pertahanan negara. Graham juga menambahkan bahwa kebijakan ini akan menjadi stimulus besar bagi para produsen tekstil di South Carolina yang selama berdekade-dekade tertekan oleh praktik perdagangan global yang tidak adil.
Inisiatif ini langsung memicu reaksi positif dari para petinggi industri pertahanan dan tekstil nasional. Presiden sekaligus CEO National Council of Textile Organizations (NCTO), Kim Glas, menyampaikan apresiasi mendalam atas upaya Graham memperluas cakupan Amandemen Berry. Menurut Glas, undang-undang ini bukan sekadar urusan estetika seragam, melainkan fondasi penting dalam memperkuat basis industri strategis Amerika yang memproduksi tekstil siap tempur untuk kebutuhan misi-misi kritis negara.
Manuver politik Graham ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari rangkaian tekanan yang ia berikan kepada eksekutif sepanjang awal tahun ini. Pada Februari lalu, ia mendesak Presiden Donald Trump untuk mengeluarkan perintah eksekutif serupa agar seragam seluruh aparat penegak hukum federal tidak lagi diproduksi di luar negeri. Gayung bersambut, pada Maret berikutnya Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif yang memperketat pengawasan terhadap klaim palsu label 'Made in USA'. Sinergi kebijakan ini diharapkan mampu menutup jalur masuknya produk tekstil impor murah ilegal yang kerap membanjiri pasar domestik Amerika melalui manipulasi dokumen perdagangan.
