Sektor industri pakaian jadi yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Sri Lanka kini tengah berada dalam situasi kritis, di mana para produsen skala kecil dan menengah (UKM) menjadi pihak yang paling hancur dihantam krisis. Berdasarkan laporan pemantauan pasar terbaru, nilai ekspor pakaian jadi negara pulau tersebut dilaporkan merosot sekitar 8 persen pada kuartal pertama tahun 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penurunan tajam ini menyingkap kerentanan besar pada sektor yang menjadi ladang devisa utama negara tersebut di tengah melemahnya permintaan global dan tingginya ketidakpastian geopolitik.
Kondisi operasional di lapangan kian diperparah oleh lonjakan biaya produksi yang meroket di luar kendali. Estimasi internal industri menunjukkan bahwa kenaikan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak (BBM) telah menambah beban pengeluaran sektor pakaian jadi hingga hampir 3 juta dolar AS setiap bulannya. Bagi perusahaan raksasa, angka ini mungkin masih bisa diredam, namun bagi pelaku UKM yang beroperasi dengan margin keuntungan sangat tipis, situasi ini telah berubah menjadi alarm bahaya yang mengancam kelangsungan usaha akibat melonjaknya biaya transportasi dan logistik pengapalan.
Dampak buruk dari pembengkakan biaya ini kini mulai merembet ke hubungan dagang internasional. Akibat keterlambatan pengiriman logistik laut yang kerap terjadi, banyak eksportir kecil yang terpaksa melakukan negosiasi ulang secara sepihak dengan para pembeli di luar negeri. Ironisnya, para pembeli global tersebut dilaporkan memanfaatkan celah keterlambatan ini untuk menuntut diskon atau potongan harga yang besar jika tenggat waktu pengiriman melesat. Tekanan ganda berupa biaya produksi yang tinggi dan pemangkasan harga jual dari pembeli ini menciptakan efek jepitan yang mematikan bagi profitabilitas pabrik lokal.
"Saat ini hanya segelintir perusahaan tekstil raksasa yang posisinya masih relatif stabil, sementara sebagian besar produsen skala kecil dan menengah sedang bertarung habis-habisan dalam krisis yang sangat mengerikan," ujar seorang pejabat senior dari Serikat Pekerja Kawasan Perdagangan Bebas dan Layanan Umum Sri Lanka dalam sebuah pernyataan kepada media lokal di Colombo. Ia menambahkan bahwa jika penurunan ini berlangsung dalam jangka panjang, dampaknya akan langsung memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang menyasar ratusan ribu buruh perempuan di pedesaan.
Merespons kondisi yang kian genting, asosiasi perdagangan utama Sri Lanka mendesak pemerintah untuk segera mengeksekusi rencana aksi darurat. Fokus utama yang diminta adalah mempercepat reformasi sektor energi guna menekan biaya utilitas pabrik, mengamankan perpanjangan fasilitas tarif khusus GSP+ dengan Uni Eropa, serta memperluas akses pasar bilateral ke Amerika Serikat dan India. Para analis ekonomi memperingatkan bahwa modal ketahanan fundamental seperti tenaga kerja terampil tidak akan lagi cukup untuk menyelamatkan sektor UKM tanpa adanya intervensi kebijakan serta bantuan finansial langsung dari pemerintah Colombo sebelum badai industri ini menutup pintu-pintu pabrik secara permanen.
