Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menilai tantangan yang dihadapi industri tekstil nasional tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja terampil. Menurutnya, masih banyak hambatan struktural yang membuat iklim usaha di sektor industri belum berjalan optimal.

Dalam kunjungan kerja yang dilakukan Komisi VII DPR RI, berbagai pelaku industri tekstil menyampaikan sejumlah persoalan yang hingga kini belum terselesaikan. Keluhan utama yang muncul meliputi proses perizinan yang dinilai rumit, lamanya pengurusan AMDAL, hingga tingginya biaya energi dan distribusi gas industri yang belum merata.

Evita mengatakan, persoalan birokrasi menjadi hambatan klasik yang hampir selalu ditemukan di berbagai sektor industri. Meski pemerintah telah menerapkan sistem perizinan terintegrasi, pelaku usaha disebut masih harus menghadapi banyak tahapan administratif yang memakan waktu panjang.

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, kondisi itu dapat memengaruhi minat investasi di Indonesia. Ia menilai investor berpotensi memilih negara lain apabila proses perizinan masih dianggap tidak efisien dan berbelit.

Selain regulasi, biaya energi juga menjadi perhatian serius. Tarif listrik dan harga gas industri yang tinggi dinilai terus membebani pelaku usaha tekstil di tengah persaingan global yang semakin ketat. Bahkan, terdapat keluhan mengenai perbedaan harga gas antara perusahaan yang berada di kawasan industri dan perusahaan di luar kawasan industri.

Evita menyebut distribusi gas yang belum merata turut memperumit kondisi industri. Menurutnya, ketimpangan harga energi tersebut membuat daya saing industri tekstil nasional semakin tertekan, terutama bagi perusahaan yang beroperasi dengan margin produksi yang tipis.

Ia juga menyoroti belum sinkronnya regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perbedaan aturan di tingkat pusat dan daerah dinilai sering menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha sehingga kepastian hukum dan kebijakan menjadi terganggu.

Karena itu, Komisi VII DPR RI berkomitmen membawa berbagai temuan dan masukan dari pelaku industri tersebut ke dalam pembahasan bersama pemerintah, khususnya dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Evita berharap perbaikan pendidikan vokasi, reformasi regulasi, serta penguatan iklim investasi dapat dilakukan secara bersamaan agar industri tekstil nasional mampu meningkatkan daya saing dan bertahan menghadapi tekanan ekonomi global.