Industri tekstil nasional kembali menghadapi tekanan besar akibat derasnya arus impor. Para pelaku usaha mendesak pemerintah agar segera menetapkan pembatasan kuota impor pakaian jadi dan produk tekstil maksimal 50 ribu ton per tahun. Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, menyusul gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penutupan pabrik di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT).
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat menetapkan dan menahan mantan Kepala Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung, WDH, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat uji masker N95. Kasus ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2,8 miliar.
Parlemen Eropa menyetujui langkah baru untuk menekan limbah makanan sekaligus mendorong produsen tekstil agar lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah. Kebijakan ini menghadirkan skema Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR) bagi industri tekstil, serta target pengurangan limbah pangan yang mengikat di seluruh Uni Eropa.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan II tahun 2025 mencapai 5,23%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) tetap menjadi salah satu penopang penting bagi manufaktur nasional. Pada kuartal pertama 2025, kinerja ekspor TPT tercatat solid dengan nilai ekspor mencapai USD 2,99 miliar, naik 1,53% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Gelombang efisiensi tenaga kerja melanda sejumlah perusahaan tekstil berorientasi ekspor di Kabupaten Grobogan. Lesunya permintaan pasar global dan imbas kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat, yang dikenal dengan istilah “tarif Trump”, membuat pabrik-pabrik besar harus melakukan penghematan ketat. Dampaknya, ribuan karyawan terpaksa dirumahkan.
Page 73 of 158
