Masuknya produk impor murah akibat praktik dumping menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan industri tekstil dan kimia Indonesia. Kondisi ini memicu kekhawatiran berbagai pihak, termasuk kalangan profesional teknik, yang mendorong pemerintah agar segera menerapkan kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) demi melindungi industri strategis nasional dan memastikan stabilitas lapangan kerja, khususnya bagi lulusan teknik.
Sarung BHS dan Atlas resmi menjadi produk sarung halal pertama di Indonesia setelah berhasil meraih Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada awal tahun 2025. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata keseriusan PT Behaestex, perusahaan di balik dua merek ternama tersebut, dalam menjamin kualitas dan kehalalan produknya bagi konsumen Muslim.
Kasus dugaan korupsi dalam penyaluran kredit bank kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex kini menjadi sorotan nasional, bahkan Istana Kepresidenan turut angkat bicara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa skandal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas, terutama terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam industri yang berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional seperti tekstil.
Sebuah pabrik pewarna tekstil di Cikupa, Kabupaten Tangerang, disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) setelah diduga mencemari Sungai Cirarab dengan limbah berbahaya. PT Biporin Agung, yang memproduksi bahan pewarna tekstil, diketahui membuang limbah cair langsung ke aliran sungai tanpa pengolahan yang sesuai standar lingkungan.
Kondisi industri tekstil nasional saat ini tengah menghadapi tantangan besar akibat praktik dumping yang dilakukan oleh eksportir asal China. Ketua Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia (BKK-PII), Sripeni Inten Cahyani, menyayangkan lambatnya respons pemerintah dalam memberikan kepastian terkait pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk benang POY-DTY asal China. Menurutnya, penundaan ini telah menimbulkan dampak serius, mulai dari gulung tikarnya dua pabrik dalam negeri hingga terhambatnya investasi senilai USD 250 juta atau sekitar Rp 4 triliun.
Page 76 of 241
