Masalah premanisme yang marak terjadi di kawasan industri dinilai dapat diatasi jika pemerintah serius mendorong pertumbuhan sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai bahwa akar persoalan premanisme adalah minimnya lapangan kerja, sehingga masyarakat mudah terjerumus ke dalam kegiatan yang merugikan dunia usaha.
Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kebijakan kuota impor mendapat sorotan tajam dari pelaku industri tekstil dalam negeri. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai kebijakan ini dapat menjadi pukulan telak bagi keberlangsungan sektor tekstil nasional yang selama ini sudah tertekan oleh gempuran produk impor.
PT Trisula International Tbk (TRIS), salah satu emiten tekstil nasional, menyatakan kewaspadaannya terhadap dinamika perdagangan global, khususnya kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang dinilai dapat berdampak pada sektor ekspor. Perusahaan menilai situasi global saat ini menuntut kewaspadaan dan adaptasi cepat guna menjaga stabilitas kinerja ekspor yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan.
Industri garmen dan tekstil Indonesia kini menghadapi ujian berat di pasar global akibat lonjakan tarif ekspor, terutama dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H. Ganinduto, menyerukan agar pemerintah segera mengambil langkah diplomatik yang nyata untuk menegosiasikan ulang tarif ekspor yang kian mencekik pelaku industri nasional.
Ketidakpastian ekonomi global yang semakin intens menimbulkan tekanan besar bagi industri garmen Indonesia. Fluktuasi biaya produksi, keterbatasan tenaga kerja terampil, serta ketergantungan pada proses manual menjadi tantangan utama yang menghambat efisiensi dan daya saing. Dalam kondisi tersebut, pelaku industri dituntut untuk beradaptasi cepat agar tidak tertinggal di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.
Page 98 of 133