Kebijakan Amerika Serikat yang menetapkan tarif tinggi terhadap tekstil dan produk tekstil (TPT) asal Indonesia dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri dalam negeri. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyatakan bahwa meskipun tarif untuk China dan Vietnam lebih tinggi, posisi Indonesia tetap tidak menguntungkan karena kalah bersaing dengan negara seperti India dan Pakistan yang memperoleh tarif lebih rendah.
Pemerintah Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam industri tekstil dan garmen akibat melonjaknya tarif impor ke Amerika Serikat yang kini bisa mencapai 47 persen. Kenaikan ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, setelah kunjungan kerjanya ke Washington, AS. Menurutnya, lonjakan tarif tersebut terjadi akibat pemberlakuan tambahan bea masuk sebesar 10 persen oleh pemerintah AS, di luar tarif dasar yang sebelumnya sudah dikenakan antara 10 hingga 37 persen tergantung jenis produknya.
Pemerintah Indonesia melayangkan protes terhadap kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang dinilai tidak adil dan merugikan sejumlah komoditas ekspor unggulan Tanah Air. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa produk seperti garmen, tekstil, alas kaki, furnitur, hingga udang dikenakan tarif bea masuk yang lebih tinggi dibandingkan produk serupa dari negara-negara lain di Asia, termasuk kawasan ASEAN.
Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional tengah berjuang menghadapi tekanan global yang semakin kompleks, mulai dari ketatnya persaingan internasional hingga membanjirnya produk impor di pasar domestik. Dalam situasi ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemulihan dan penguatan sektor strategis ini.
Masalah premanisme yang marak terjadi di kawasan industri dinilai dapat diatasi jika pemerintah serius mendorong pertumbuhan sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai bahwa akar persoalan premanisme adalah minimnya lapangan kerja, sehingga masyarakat mudah terjerumus ke dalam kegiatan yang merugikan dunia usaha.
Page 95 of 131
