Insan Kalangan Ahli Tekstil Indonesia (IKATSI) dengan tegas menolak penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang dianggap sebagai langkah mundur bagi kebangkitan industri tekstil nasional. Peraturan ini dinilai akan memberikan dampak negatif pada seluruh sektor industri tekstil, baik manufaktur besar maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengharapkan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan baru yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024. Kebijakan ini dikhawatirkan dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor industri tekstil dalam negeri.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) baru-baru ini mengungkapkan tantangan signifikan yang dihadapi oleh industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia. Relaksasi aturan pelarangan dan pembatasan (lartas) terhadap barang-barang impor yang serupa dengan produk lokal menjadi salah satu penyebab utama kekhawatiran ini. Padahal, menurut Adie Rochmanto Pandiangan, Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin, industri tekstil dan pakaian jadi di Indonesia sedang berada dalam fase ekspansi dan menunjukkan pertumbuhan positif.