Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil perlu dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan sebagai bentuk keseriusan negara dalam melindungi tenaga kerja di sektor padat karya tersebut.
Peluang produk tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia untuk menembus pasar Eropa melalui perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dinilai masih menghadapi tantangan besar. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai, ketentuan keberlanjutan yang melekat dalam perjanjian tersebut justru berpotensi menjadi hambatan serius bagi industri nasional, terutama terkait penggunaan energi.
- Formula Upah 2026 Dinilai Berisiko, Industri Tekstil Khawatir Tekanan Kian Berat
- APINDO Keberatan Formula Upah Pemerintah, KAHMI Tekstil Dukung
- Pabrik Garmen di Pemalang Kembali Beroperasi, Ribuan Pekerja Dapat Harapan Baru
- Indonesia–EAEU FTA Resmi Berlaku, Ekspor Sawit hingga Tekstil Siap Menembus Pasar Eurasia
- API Ingatkan Risiko Kebijakan Upah Baru, Minta PP 49/2025 Diterapkan Secara Hati-hati
Page 1 of 239
- You are here:
- Home
Berita Populer
- Industri Tekstil Tumbuh 7,43% di Kuartal III/2024 Meski Banyak Pabrik Tutup: Peran Restriksi Perdagangan
- Meski Diterpa Gempuran Produk Impor, Industri Tekstil Bandung Tetap Tumbuh
- Perpaduan Teknologi dan Tenun Tradisional: Sebuah Inovasi Terbaru
- Industri Tekstil Tumbuh Positif, Kemenperin Fokus Dorong Kemandirian Nasional
- Menuju Masa Depan Berkelanjutan: Inovasi Teknologi Tekstil Ramah Lingkungan