Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong penguatan sinergi lintas kementerian guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan merupakan upaya penting dalam menjaga perlindungan tenaga kerja di tengah tekanan yang dihadapi sektor tersebut.
Pemerintah memastikan produk tekstil Indonesia tidak masuk dalam daftar komoditas yang memperoleh fasilitas pembebasan tarif bea masuk dalam skema kerja sama perdagangan dengan Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, keringanan tarif hanya diusulkan untuk komoditas tertentu yang saat ini dikenakan bea masuk sekitar 19 persen.
Pemerintah menyiapkan pembiayaan khusus senilai Rp2 triliun bagi industri tekstil dan furnitur dalam negeri guna memperkuat kinerja ekspor kedua sektor tersebut. Skema kredit ini akan disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan bunga kompetitif sebesar 6 persen.
- Sawit Dapat Tarif Nol Persen ke AS, Produk Tekstil Tetap Kena Bea Masuk
- Pemerintah Siapkan Rp 2 Triliun untuk Dorong Ekspor Furnitur dan Tekstil
- Akses Kredit Seret, Industri Tekstil Nasional Hadapi Tekanan Berat
- Kenaikan Upah 2026 vs Banjir Impor
- Akses Pembiayaan Tersendat, Industri Tekstil Keluhkan Sulitnya Kredit Perbankan
Page 1 of 240
- You are here:
- Home
Berita Populer
- Industri Tekstil Tumbuh 7,43% di Kuartal III/2024 Meski Banyak Pabrik Tutup: Peran Restriksi Perdagangan
- Meski Diterpa Gempuran Produk Impor, Industri Tekstil Bandung Tetap Tumbuh
- Perpaduan Teknologi dan Tenun Tradisional: Sebuah Inovasi Terbaru
- Industri Tekstil Tumbuh Positif, Kemenperin Fokus Dorong Kemandirian Nasional
- Menuju Masa Depan Berkelanjutan: Inovasi Teknologi Tekstil Ramah Lingkungan