Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus sektor tekstil terus menunjukkan perkembangan. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat sebagai CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan pihaknya terbuka untuk mendukung rencana tersebut melalui skema investasi yang terukur.

Pemerintah terus menggenjot ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dengan menggelontorkan stimulus sebesar Rp110,7 triliun sepanjang tahun lalu. Salah satu fokus utama kebijakan tersebut diarahkan pada peningkatan kinerja ekspor industri tekstil, yang ditargetkan melonjak dari sekitar 4 miliar dolar AS menjadi 40 miliar dolar AS dalam jangka waktu 10 tahun.

Pemerintah berencana membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru yang secara khusus bergerak di sektor tekstil sebagai upaya memperkuat ketahanan industri nasional di tengah tekanan kebijakan tarif global. Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat yang digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 11 Januari 2026.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menilai pemerintah memiliki sejumlah opsi kebijakan dalam menyalurkan dana sebesar US$6 miliar atau setara Rp101 triliun yang direncanakan untuk menyelamatkan industri tekstil nasional. Efektivitas dari stimulus jumbo tersebut dinilai sangat bergantung pada kesiapan regulasi serta kemudahan akses bagi pelaku usaha.

Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto menilai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan industri tekstil dan garmen sebagai sektor strategis nasional sebagai sinyal politik dan ekonomi yang sangat penting bagi keberlanjutan industri padat karya tersebut. Perhatian langsung dari kepala negara dinilai memberi kepastian arah kebijakan sekaligus harapan baru bagi pelaku industri yang selama ini menghadapi tekanan global.