Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk menghidupkan kembali industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional melalui pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) khusus sektor tekstil. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperkuat struktur industri dari hulu hingga hilir, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk eks karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

Rencana pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus sektor tekstil menuai respons kritis dari sejumlah pelaku industri kecil dan menengah (IKM) konveksi. Wacana yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut dinilai berpotensi tidak berpihak pada pelaku usaha yang telah lebih dulu bertahan di tengah tekanan industri.

PT Trisula Textile Industries Tbk. (BELL) menanggapi rencana pemerintah yang akan menggelontorkan stimulus senilai Rp101 triliun untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Presiden Direktur Trisula Textile, Karsongno Wongsodjaja, menyatakan bahwa hingga saat ini perseroan belum memperoleh kejelasan mengenai bentuk insentif tersebut, sehingga belum dapat mengukur secara pasti dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai rencana pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) baru di sektor tekstil akan lebih efektif jika diarahkan pada sektor hulu dan intermediate, khususnya produksi serat, benang, dan bahan baku tekstil lainnya. Fokus tersebut dinilai dapat memperkuat struktur industri nasional sekaligus menjawab persoalan mendasar yang selama ini menekan industri tekstil dalam negeri.

Wacana pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil dinilai berpotensi menjadi langkah yang tidak sejalan dengan upaya penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Pengalaman kegagalan BUMN tekstil di Indonesia maupun di sejumlah negara lain dianggap sebagai pelajaran penting agar intervensi negara tidak justru memperdalam krisis yang sedang dihadapi industri.