Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong penguatan sinergi lintas kementerian guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan merupakan upaya penting dalam menjaga perlindungan tenaga kerja di tengah tekanan yang dihadapi sektor tersebut.

Pemerintah memastikan produk tekstil Indonesia tidak masuk dalam daftar komoditas yang memperoleh fasilitas pembebasan tarif bea masuk dalam skema kerja sama perdagangan dengan Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, keringanan tarif hanya diusulkan untuk komoditas tertentu yang saat ini dikenakan bea masuk sekitar 19 persen.

Pemerintah menyiapkan pembiayaan khusus senilai Rp2 triliun bagi industri tekstil dan furnitur dalam negeri guna memperkuat kinerja ekspor kedua sektor tersebut. Skema kredit ini akan disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan bunga kompetitif sebesar 6 persen.

Pemerintah Amerika Serikat menyepakati pemberian fasilitas pembebasan tarif bea masuk atau tarif nol persen bagi kelapa sawit Indonesia. Namun, komoditas tekstil dipastikan tidak masuk dalam skema tersebut dan tetap dikenai tarif resiprokal sebesar 19 persen.

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 2 triliun untuk memperkuat pembiayaan ekspor industri furnitur dan tekstil. Dana tersebut akan disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai upaya memperluas akses permodalan sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.

  1. Akses Kredit Seret, Industri Tekstil Nasional Hadapi Tekanan Berat
  2. Kenaikan Upah 2026 vs Banjir Impor
  3. Akses Pembiayaan Tersendat, Industri Tekstil Keluhkan Sulitnya Kredit Perbankan
  4. DPR Tekankan Kolaborasi Pemerintah Jaga Industri Tekstil dan Tenaga Kerja
  5. Standar Hijau Jadi Batu Sandungan, Tekstil RI Terancam Kehilangan Pasar Eropa
  • You are here:  
  • Home