Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri (FSB Garteks) meragukan efektivitas Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam membantu pekerja sektor tekstil yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Meskipun pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 menjadi PP Nomor 6 Tahun 2025 untuk memperbaiki penyelenggaraan program ini, berbagai permasalahan masih dianggap belum terselesaikan.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan terus memperkuat kerja sama dengan perusahaan binaan guna meningkatkan cakupan kepesertaan dan mengoptimalkan layanan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Dalam rangka mendukung hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan melakukan kunjungan ke PT. Delta Dunia Tekstil IV Pekalongan pada pertengahan Februari lalu untuk membahas pengelolaan hubungan pelanggan (CRM) serta kepesertaan karyawan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Industri tekstil nasional, terutama di sektor hulu, menghadapi perpecahan akibat perbedaan kepentingan dalam kebijakan impor bahan baku chip untuk produksi benang poliester dan serat sintetis. Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio, menyoroti bahwa ketidaksepahaman dalam regulasi ini memicu konflik di antara pelaku industri, khususnya dalam Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI).

  1. Regulasi Impor yang Stagnan Perparah Konflik di Industri Tekstil
  2. Efektivitas Program JKP untuk Pekerja Tekstil Masih Diragukan
  • You are here:  
  • Home