Industri tekstil nasional, terutama di sektor hulu, menghadapi perpecahan akibat perbedaan kepentingan dalam kebijakan impor bahan baku chip untuk produksi benang poliester dan serat sintetis. Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio, menyoroti bahwa ketidaksepahaman dalam regulasi ini memicu konflik di antara pelaku industri, khususnya dalam Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI).
Industri tekstil nasional, khususnya di sektor hulu, tengah menghadapi tantangan besar akibat ketidakseimbangan kebijakan impor bahan baku chip untuk produksi benang poliester dan serat sintetis. Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio, mengungkapkan bahwa perbedaan kepentingan dalam kebijakan ini tidak hanya menyulitkan pelaku industri dalam menjual produknya di pasar domestik, tetapi juga memicu perpecahan di antara asosiasi industri seperti Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI).
Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri (FSB Garteks) meragukan efektivitas program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam mengatasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tekstil. Meskipun pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 menjadi PP Nomor 6 Tahun 2025, program ini dinilai masih belum mengakomodasi kebutuhan pekerja di sektor tekstil, garmen, alas kaki, dan kulit (TGSL), yang rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi dan perubahan kebijakan pasar tenaga kerja.
Page 138 of 391
