Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap impor tekstil ilegal langsung di area pelabuhan. Langkah ini diambil sebagai respons atas maraknya keluhan pedagang pakaian bekas impor (thrifting) yang menuding bahwa banjir produk tekstil dari China telah menekan pelaku UMKM di sektor fesyen.
Industri tekstil Indonesia kembali menjadi sorotan dalam seminar Indonesia, Sustainable Sourcing Hub For Textile, Apparel and Beyond yang digelar di Australia pada Kamis (20/11). Acara tersebut menjadi penutup rangkaian Global Sourcing Expo (GSE) 2025 serta menghadirkan diskusi mendalam mengenai peluang kemitraan rantai pasok tekstil antara Indonesia dan Australia.
Pelaku industri tekstil dan alas kaki Indonesia tengah berada dalam situasi penuh kekhawatiran seiring belum tuntasnya negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Mereka berharap produk manufaktur unggulan—khususnya tekstil dan alas kaki—dapat memperoleh tarif rendah bahkan nol persen dalam skema dagang baru yang sedang dirumuskan pemerintah bersama AS.
Indonesia semakin agresif membuka peluang kemitraan internasional di sektor tekstil dan garmen melalui rangkaian agenda di Global Sourcing Expo 2025. Salah satu momen pentingnya adalah Business Networking Dinner on Textile and Garment Industry yang berlangsung di KJRI Melbourne pada 18 November 2025. Acara ini mempertemukan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Vanuatu, Siswo Pramono, Konjen RI Melbourne Yohannes Jatmiko Heru Prasetyo, serta para pelaku industri tekstil dari Indonesia, termasuk perwakilan usaha dari Kota Bandung.
Para pedagang pakaian bekas atau thrifting mendesak pemerintah agar penindakan terhadap impor tekstil ilegal dilakukan langsung di pelabuhan, bukan di pasar tempat mereka berjualan. Aspirasi ini disampaikan oleh Widho, pedagang thrifting asal Bandung, dalam pertemuan dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).
Page 17 of 124
