Perpanjangan insentif fiskal berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja di sektor padat karya sepanjang 2026 dinilai menjadi dorongan penting bagi pemulihan daya beli masyarakat. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai kebijakan tersebut memberi dampak langsung bagi pekerja sekaligus menopang kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional masih berada dalam tekanan berat sepanjang 2025. Berbagai tantangan datang secara bersamaan, mulai dari ketatnya persaingan harga dengan produk impor asal China, maraknya masuk pakaian impor ilegal, hingga melemahnya permintaan pasar baik di dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha kesulitan bertahan dan tak terelakkan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penutupan pabrik di sejumlah wilayah.

Industri tekstil nasional kembali mendorong pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) hingga 0 persen bagi produk asal Indonesia. Fokus utama permintaan ini diarahkan pada produk tekstil berbahan baku kapas dan rayon yang dinilai memiliki karakteristik sebagai komoditas agro berbasis tropis.

Pemerintah resmi memberlakukan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain tenunan dari kapas mulai 10 Januari 2026. Kebijakan ini menetapkan pungutan tambahan sebesar Rp3.000 hingga Rp3.300 per meter, tergantung pada jenis pos tarif, sebagai langkah melindungi industri tekstil dalam negeri dari tekanan lonjakan impor.

  1. Tarif Resiprokal AS Tekan Industri Padat Karya, Pengusaha Sepatu dan Tekstil Minta Perlindungan
  2. Insentif Pajak 2026 Jaga Daya Beli Pekerja Padat Karya
  3. Inovasi Tekstil Ramah Lingkungan BRIN Manfaatkan Jeruk Nipis sebagai Agen Antibakteri
  4. Penindakan Bea Cukai 2025, 10.000 koli Tekstil
  5. Inovasi BRIN: Dari Tekstil Antibakteri Jeruk Nipis hingga Pelapis Tahan Erosi Pembangkit Listrik
  6. Inovasi Material BRIN: Dari Tekstil Antibakteri hingga Pelapis Tangguh untuk Energi Nasional
  7. Harga Minimum Impor Dinilai Belum Cukup Lindungi Industri Tekstil Nasional
  8. Industri Tekstil Minta Akses Tarif Lebih Ringan ke Pasar AS
  9. Libur Nataru Hambat Pengapalan, Industri Tekstil Hadapi Risiko Denda Ekspor
  10. Tekstil Tetap Kena Tarif AS, Pelaku Usaha Dorong Reformasi Aturan Domestik